Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Timses Jokowi-Ma’ruf di Jabar Gelar Nobar Film G30S

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Jabar berencana menggelar nonton bareng film G30S bersama masyarakat umum.
Dedi Mulyadi/JIBI/BISNIS/Wisnu Wage
Dedi Mulyadi/JIBI/BISNIS/Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG - Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf di Jabar berencana menggelar nonton bareng film G30S bersama masyarakat umum.

Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Jabar Dedi Mulyadi mengatakan untuk mengampanyekan pasangan nomor urut 01 tersebut pihaknya akan menghindari gelaran yang bersifat formal.

“Untuk itu pada tanggal 29 atau 30 September kami akan menggelar nonton bareng G30S, kita tidak akan ragu untuk menonton itu,” katanya di Bandung, Selasa (25/9/2018).

Rencananya gelaran ini akan dilangsungkan di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Bandung. Pihaknya akan mengundang seluruh unsur koalisi yang tergabung dalam TKD Jabar termasuk para kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Terbuka juga buat masyarakat, kapasitasnya bisa sampai 1000, kita siapkan kopi dan bajigur,” tuturnya.

Terkait urgensi menggelar nobar, Dedi menegaskan pihaknya ingin menghapus stigma  terkait pendukung Jokowi yang alergi terhadap film buatan Almarhum Arifin C Noer tersebut.

“Urgensinya kita tidak ada problem apapun dengan menonton film itu. Ada stigma seolah-olah kalau tidak nonton, tidak anti-PKI,” paparnya.

Menurutnya saat ini persoalan film atau cap tidak anti-PKI tidak usah menjadi perdebatan. Selain tidak bermutu, persoalan fundamentalis dan komunis sudah tidak relevan karena saat ini pertarungan lebih pada figur capres dan cawapres serta kerja partai.

“Kami ingin menghilangkan dikotomi. Dikotomi bukan berbahaya tapi tidak memiliki nilai pendidikan buat rakyat. Sekarang seperti ada cap partai sebelah sini ke kiri-kirian sebelah sana kanan. Dari dulu posisi Golkar itu di tengah. Kita ingin memberi warna,” ujarnya.

Menurut Dedi pola kampanye Jokowi-Ma’ruf akan bicara terkait keberhasilan dan bagaimana TKD menjawab persoalan maupun kekurangan yang harus dilakukan petahana tersebut.

“Kepala daerah yang mendukung pun diminta menunjukan kinerja pelayanan publik, agar suaranya diikuti oleh warga,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper