Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ridwan Kamil: Pejabat Tak Becus Wajib Mundur

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyiapkan pakta integritas yang harus diteken oleh seluruh pejabat eselon II-IV di lingkungan Pemprov Jabar.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/JIBI/BISNIS-Wisnu Wage
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/JIBI/BISNIS-Wisnu Wage

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyiapkan pakta integritas yang harus diteken oleh seluruh pejabat eselon II-IV di lingkungan Pemprov Jabar.

Ridwan Kamil [Emil] mengatakan keputusan pakta integritas tersebut sudah disampaikan dalam rapat pimpinan yang digelar Senin (17/9/2018) pagi.

Dalam rapat selama tiga jam, dirinya meminta agar seluruh perangkat daerah menyesuaikan ritme kerjanya yang cepat dan berorientasi pada hasil.

“Bukan orientasi pada proses saja, karena berorientasi pada hasil maka harus gerak cepat, saya istilahkan ngabret, berpikir seperti warga maunya apa ikuti kata warga. Itu cara pelayanan public yang jauh lebih besar,” katanya.

Menurut Emil, agar ada keseriusan, pihaknya sudah menyiapkan fakta integritas yang harus diteken seluruh pejabat eselon II-IV.

Pakta integritas merupakan kontrak kerja dengan dirinya terkait kinerja pejabat struktural.

“Kalau gagal tidak berhasil, itu menjadi surat pengunduran diri dari jabatan kepala dinas sampai eselon III dan IV,” ujarnya.

Penandatanganan pakta integritas hingg eselon IV, menurut Emil, karena para kepala dinas merasa yang perlu komitmen atas kinerja juga para bawahannya.

“Kalau di bawahnya hare-hare [cuek-cuek] kita juga susah, gimana kalau dilakukan hal yang sama ke eselon III dan IV, saya bilang setuju,” ujar Emil.

Rapor para pejabat ini ditentukan pada sukses tidaknya sekitar 700 program yang telah disusun Tim Optimasi dan Sinkronisasi. Meski terkesan ambisius, Emil mengaku dirinya akan tetap berupaya karena menargetkan perubahan di Jabar.

“Tujuh ratus program itu kan aspirasi 500 ribu aspirasi warga, kombinasi dengan visi misi politik, digabung, dikompres, dan disinkronkan,” katanya.

Rencananya setiap empat bulan kinerja para pejabat structural ini akan dievaluasi oleh pihaknya.

 “Intinya setelah pengarahan ini diharapkan mereka bisa bekerja lebih cepat dari yang diharapkan,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper