Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Ohio state University, William Liddle menilai sanksi ekonomi secara berlebihan oleh AS terhadap sejumlah negara lain akan menjadi bumerang bagi negara tersebut.
Dia bahkan menilai Amerika sedang menunggu kehancuran lantaran terlalu mengeksploitasi sanksi finansial dan kebijakan ekonomi proteksionis yang hanya untuk memuaskan keinginan Presiden Donald Trump.
"Amerika sedang menembak kakinya sendiri. Hasilnya kelak adalah semakin banyak negara yang tidak mau bekerja sama dengan Amerika dalam banyak hal, khususnya untuk membendung kebijakan anti-pasar dan anti-asing dari Tiongkok, yang memang merupakan masalah serius," kata Liddle sebagaimana dikutip CNN.com, Selasa (4/9/2018).
Menurutnya, AS memerlukan teman saat ini, sementara kebijakan Trump malah justru menciptakan musuh.
Keputusan AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran dan keluar dari perjanjian nuklir 2015 merupakan salah satu contoh signifikan kegagalan Trump dalam menerapkan sanksi, katanya.
Alih-alih membuat Iran menghentikan program rudal balistiknya, pemerintahan Presiden Hassan Rouhani malah menggencarkan pengembangan program senjatanya itu sebagai balasan terhadap AS yang dinilai melanggar janji.
Selain itu, keputusan AS keluar dari The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dinilai semakin merenggangkan Washington dengan sekutu, terutama Uni Eropa yang mengecam keputusan tersebut.
"Trump adalah presiden pertama Amerika yang menolak semua organisasi dan persetujuan antar-negara yang dianggapnya merugikan kepentingan AS atau membelenggu tangannya untuk bertindak bebas. Bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di semua bidang termasuk pertahanan," ujar Liddle.
Menurut Liddle, Amerika kini tak lagi memainkan peran lamanya sebagai salah satu pemimpin dunia.
Setahun lebih menjabat di Gedung Putih, Presiden Donald Trump dianggap terlalu agresif menggunakan kewenangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara asing.
Sepanjang 2017, Kementerian Keuangan AS tercatat telah memasukkan 1.000 entitas seperti individu, perusahaan, hingga negara asing ke dalam daftar hitamnya. Jumlah tersebut lebih besar 30 persen jika dibandingkan sanksi yang pernah diterapkan pemerintahan Barack Obama di masa akhir jabatannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
