Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal DPT Bermasalah, Hasto: Pemilu 2009 Lebih Buruk dari Pemilu 2004

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditemukan oleh kubu pendukung Prabowo-Sandiaga diduga berasal dari peninggalan Pemilihan Umum 2009.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/JIBI/BISNIS/Muhammad Ridwan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto/JIBI/BISNIS/Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditemukan oleh kubu pendukung Prabowo-Sandiaga diduga berasal dari peninggalan Pemilihan Umum 2009.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait penolakan Partai Demokrat menyatakan menemukan setidaknya 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.

Menurutnya, Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2009 tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Pemilu 2004.

"Karena saat itu (Pemilu 2004) ada mekanisme pemuktahiran data pemilih. Saat itu penduduk diberikan stiker, pendataan yang berkelanjutan, kemudian sistem IT (information technology) kita, anak-anak bangsa menampilkan sangat baik sampai ke TPS," katanya saat ditemui di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Hasto menyebut pada tahun 2009 merupakan titik balik demokrasi, Hasto menyangka pada tahun tersebut terjadi manipulasi jumlah DPT oleh pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat," ujarnya.

Lebih lanjut, melihat kejanggalan tersebut, pihaknya berupaya untuk melakukan koreksi dengan membentuk panitia angket di DPR RI.

"Kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk Pemenangan," ungkapnya.

Hasto menekankan pada era pemerintahan Joko Widodo kejadian tersebut tidak akan terulang kembali, menurutnya Joko Widodo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi di negeri ini.

"Sehingga DPT bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dan itu yang menjadi konsen kami. Bahwa setiap warga negara yang punya hak pilih harus dijamin secara konstitusional," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper