Bisnis.com, KUPANG - Universitas Muhammadiyah Kupang menyatakan tidak pernah menginisiasi gerakan ganti presiden 2019. Kalau pun ada dosen yang terlihat, hal itu lebih sebagai aktivitas pribadi, bukan atas nama universitas.
Rektor UMK Zainal Wula menegaskan perguruan tinggi itu tidak pernah menginisiasi gerakan ganti presiden 2019.
"UMK tidak pernah menginisiasi gerakan ganti presiden 2019. Kalau ada dosen yang berencana menggelar gerakan ganti presiden, merupakan aktivitas pribadi, dan bukan atas nama lembaga UMK," kata Zainal Wula kepada Antara di Kupang, Senin (3/9/2018).
Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan rencana gerakan ganti presiden 2018 di Manggarai Barat pada 10 November 2018.
Presidium Gerakan #2019GantiPresiden Wilayah NTT Hajenang berencana menggelar gerakan tersebut pada 10 November 2018 di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Hajenang adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kupang, juga seorang pengacara.
Menurut Rektor UMK, kegiatan tersebut bukan atas inisiasi lembaga UMK, dan siapa pun, apakah itu dosen atau mahasiswa yang melakukan aktivitas politik di luar kampus sama sekali tidak ada hubungan dengan UMK.
"Kami juga sudah ada larangan keras dari lembaga UMK kepada seluruh pengajar. Bukan hanya melakukan kegiatan gerakan ganti presiden, tetapi semua aktivitas politik tidak dibolehkan," katanya.
Oleh karena itu, dia menyayangkan jika benar ada staf pengajar yang melakukan aktivitas politik di luar kampus.
Dia menambahkan, UMK segera menggelar rapat untuk menyikapi masalah ini.
