Bisnis.com, JAKARTA – Menteri yang menjadi tim kampanye pasangan calon presiden (capres) hanya diperbolehkan izin cuti sehari dalam satu pekan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan cuti tersebut dilakukan pada saat dimulainya masa kampanye, yaitu 23 September 2018.
"Kecuali hari libur nasional. Misalnya libur rutin Sabtu-Minggu, ya itu tidak dianggap sebagai hari kerja. Maka, menteri kalau mau berkampanye tidak diperlukan cuti,” terangnya di Gedung KPU di Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Hasyim menjelaskan pada dasarnya seorang menteri yang akan menjadi tim kampanye tidak ada masalah karena dibolehkan Undang-Undang (UU). Namun, selama melakukan sosialisasi dukungan, ada dua hal yang dilarang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Pertama, dilarang menggunakan fasilitas jabatan selama kampanye. Kedua, membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam Pemilu.
“Maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi dan masyarakat juga memantau. Kira-kira ada potensi masyarakat laporkan ke Bawaslu untuk menjaga para pejabat yang aktif tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut,” ungkapnya.
Saat ini, ada enam pejabat setingkat menteri atau di atasnya yang menjadi tim kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Juru Bicara Presiden Johan Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
