Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Pilpres 2019, Pemkot Surabaya Siap Redam Praktik Politik Identitas

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya siap meredam praktik politik identitas menjelang Pemilihan Presiden 2019. Politik identitas menjadi ancaman tersendiri bagi iklim demokrasi di Indonesia yang terus bertumbuh.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjawab pertanyaan wartawan, seusai menemui pimpinan Komisi Pemerintasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (20/3)./Antara-Reno Esnir
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjawab pertanyaan wartawan, seusai menemui pimpinan Komisi Pemerintasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (20/3)./Antara-Reno Esnir

Kabar24.com, JAKARTA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa pihaknya siap meredam praktik politik identitas menjelang Pemilihan Presiden 2019. Politik identitas menjadi ancaman tersendiri bagi iklim demokrasi di Indonesia yang terus bertumbuh.

Politik identitas menonjolkan masalah suku, agama, dan ras (SARA) yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa.

“Jadi saya coba deteksi dini, kemarin ada saya nggak perlu cerita apa masalahnya. Ada ketersinggungan salah satu masyarakat lalu kemudian pagi itu banyak tulisan-tulisan, langsung saya lepas,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (15/8/2018).

Risma mengatakan pihaknya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Surabaya bahwa tak masalah berbeda namun jangan sampai terpecah maupun memecah belah.

“Saya sampaikan, kita boleh berbeda tapi kan kita tidak boleh kemudian tercerai berai. Saya sampaikan gitu ke warga Surabaya. Dan alhamdulillah sejauh ini, itu tidak ada masalah di Surabaya,” tuturnya.

Menurut Risma, masalah seperti praktek politik identitas harus diselesaikan dengan melibatkan semua pihak.

Dia pun menekankan, di Surabaya tidak ada tempat bagi ormas tertentu untuk bisa main hakim sendiri.

“Tidak boleh ada pihak lain yang kemudian menjadi “polisi”, yang bukan kewenangannya. Kalau kami tugasnya aparat ya kita bekerja aparat itu, bukan yang tidak punya kewenangan itu. Kami selesaikannya sama-sama, jadi satu TNI, Polri dan Pemerintah Kota,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper