Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PKS Bantah Mahar Politik Rp500 Miliar 

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan keputusan PKS menerima Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto bukan karena mahar politik sebesar Rp500 miliar seperti yang dituduhkan. 
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018)./ANTARA-Rivan Awal Lingga
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman saat melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018)./ANTARA-Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan keputusan PKS menerima Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto bukan karena mahar politik sebesar Rp500 miliar seperti yang dituduhkan. 

Menurutnya, tudingan dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief tidak benar.

“Tidak benar itu. Dia dapat informasi dari orang lain," tegas Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/8/2018). 

PKS disebut legawa dan dapat menerima Sandiaga sebagai cawapres setelah melalui perdebatan alot karena mengutamakan kepentingan bersama. Apalagi, PKS disebut membawa aspirasi publik yang ingin mengganti presiden pada 2019.

"Soalnya, kami nyaris deadlock menentukan cawapres ini. Akhirnya, PKS mundur selangkah karena mengutamakan kebersamaan. PKS berlapang dada, kami legowo agar koalisi ini terwujud," ujarnya.

Seperti diketahui, Andi Arief menuding Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS mendapat masing-masing Rp500 miliar dari Sandiaga agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan mengenai politik transaksional itu diungkapkan di tengah masa akhir pengumuman cawapres pendamping Prabowo, Rabu (8/8). 

Kala itu, Andi menyampaikan Demokrat terancam batal berkoalisi dengan Partai Gerindra dan kawan-kawan sebab Prabowo dinilai mengakomodir politik transaksional dalam hal menentukan cawapresnya. Sehingga, kesepakatan politik dengan Demokrat yang sebelumnya sudah menjadi komitmen, terancam tidak jadi dilaksanakan. 

Sementara itu, Sandiaga menegaskan tidak benar adanya pemberian mahar tersebut dan biaya kampanye haruslah terbuka.

"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi hanky panky (akal-akalan) dalam politik. Masyarakat marah kalau ada hanky panky, masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," ucapnya.

Saat ini, timnya sedang melakukan penghitungan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Annisa Margrit
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper