Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cawapres Jokowi, Mahfud MD Kader NU dan Santri Ideologis Gus Dur

Kontroversi apakah Mahfud MD sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) atau bukan terus mewarnai wacana publik.
Jokowi dan Mahfud MD/Bisnis
Jokowi dan Mahfud MD/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Kontroversi apakah Mahfud MD sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) atau bukan terus mewarnai wacana publik.

Mantan Kuasa Hukum Gus Dur, Tohadi menegaskanbahwa Mahfud merupakan kader NU dan pernah menjabat kepengurusan struktural di lingkungan NU. Pernyataan itu berlawanan dengan pernyataan sejumlah politisi PKB yang menyebut Mahfud bukan kader NU.

“Pak Mahfud  MD itu pernah menjadi penasihat Pengurus Wilayah GP Anshor DI Yogkakarta, pernah tercatat secara sah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) masa khidmat 2012-2017,” ujar Tohadi yang pernah menjadi Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum dan HAM DPP PKB, Kamis (9/8/2018).

Menurut pengajar pada Presiden University itu, Mahfud merupakan orang dekat sekaligus santri ideologis Gus Dur.

Saat Gus Dur menjabat Ketua Dewan Syura DPP PKB dan ada konflik dengan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB Mathori Abdul Djalil, ujarnya, Mahfud ditunjuk sebagai Ketua Tim Hukum Gus Dur untuk menghadapi gugatan Mathori di PN Jaksel hingga Kasasi di MA.

“Saat Gus Dur konflik dengan Pak Mathori, Pak Mahfud MD itu ditunjuk sebagai ketua tim hukum, dan kebetulan saya membantu beliau bersama kantor hukum dari Todung Mulya Lubis. Berkat kepakaran beliau dan tim Bang Mulya, Gus Dur berhasil memenangkan PKB. Silakan bisa ditanyakan ke Bang Mulya,” ujar Tohadi.

Pikiran-pikiran Gus Dur itu, kata Tohadi, diterapkan dengan konsisten oleh Mahfud.

“Itu nampak terlihat ketika menjadi Ketua MK. Warna putusan MK pada saat diketuai Pak Mahfud bertambah sangat progresif dan bernarasi keadilan subtansif bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ketika bangsa ini memerlukan penguatan ekonomi, menurut Tohadi, maka pembangunan ekonomi harus ditopang oleh penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang kuat.

“Faktor pelambatan ekonomi, tidak dapat dipungkiri salah satunya, karena uang negara banyak yang dikorupsi, sementara penegakan hukum belum efektif membuat pelaku korupsi menjadi jera,” ujarnya.

Karena itulah, katanya, Jokowi perlu didampingi oleh orang yang mengerti politik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di samping sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan.

“Ini ada pada figur Mahfud. Agar pemerintahan Jokowi nanti benar-benar bersih sesuai sesuai Nawa Cita Pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper