Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2018. Kelompok kerja (Pokja) terdiri dari Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas sudah siap bekerja seoptimalmungkin.
Kesiapan BKN tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 3 Agustus 2018, sebagaimana dikutip dari laman BKN, Kamis (9/8/2018).
Karo Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan dalam pertemuan tersebut, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel.
“Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah".
"Dengan kondisi tersebut, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 diumumkan secara resmi oleh pemerintah," tambahnya.
BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada.
Dalam waktu yang tidak lama lagi, pemerintah melalui Kementerian/Lenbaga (K/L) terkait akan mengumumkan Lowongan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018.
Pemerintah bakal merekrut sekitar 220.000-an Calon Pegawai Negeri Sipil untuk tahun pengadaan 2018. Saat ini jumlah formasi untuk rekrutmen baru CPNS tersebut sedang dimatangkan antarinstansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Dari jumlah tersebut, alokasi untuk mengganti tenaga pendidik/guru yang pensiun mencapai 100.000, tersebar di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
