Kabar24.com, JAKARTA — Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta komisi-komisi di lembaga itu menggelar rapat gabungan dengan kementerian dan badan terkait untuk membahas penanganan gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Rapat untuk membahas mitigasi bencana [upaya-upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi risiko terjadinya bencana], guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana itu,” ujar Bamsoet kepada wartawan (6/8/2018).
Menurutnya, selain Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi V DPR, Komisi VII, Komisi VIII, dan Komisi IX DPR juga menjadi pemangku kepentingan untuk penanganan bencana tersebut.
“Kami mendorong Komisi V DPR dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG,” ujarnya.
Menurutnya, perlu ditegaskan dengan cara apakah BMKG dapat memberikan informasi secara akurat, agar apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka
“Komisi V DPR minta BMKG untuk melakukan pengkajian serta pengecekan terhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam, apakah berfungsi sebagaimana mestinya, untuk menyampaikan peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat,” kata politisi Golkar itu, Senin (6/8).
Bamsoet menjelaskan bahwa Komisi VIII DPR harus mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui taruna siaga bencana (Tagana). Utujuannya adalah untuk untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan agar kebutuhan masyarakat Lombok dan Bali.
Bamsoet juga mendorong Komisi V DPR dan Komisi VIII DPR untuk meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk bersinergi dengan BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mereka harus bekerjasama dengan Pemda untuk segera melakukan pertolongan dan pencarian bagi korban yang belum ditemukan, ujarnya.
“Komisi I DPR dan Komisi VII DPR agar mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong PT. PLN untuk memperbaiki jaringan listrik, agar masyarakat terdampak gempa dapat segera kembali mendapatkan fasilitas penerangan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
