Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Alumni Presidium 212 Tak Setuju bila Parpol Dipaksa Jalankan Rekomendasi Ijtima Ulama GNPF

Alumni Presidium 212 tidak puas dengan hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tentang rekomendasi calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2019.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7)./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7)./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA – Alumni Presidium 212 tidak puas dengan hasil Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) tentang rekomendasi calon presiden dan wakil presiden untuk pilpres 2019.

"Kami tidak puas, pilihan kami tidak terwakili oleh nama-nama yang diputuskan oleh Ijtima Ulama," kata Ketua Umum Alumni Presidium 212 Aminuddin saat ditemui di sekretariatnya, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/8/2018).

Rekomendasi Ijtima Ulama GNPF menghasilkan dua paket duet capres dan cawapres. Pertama, duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Salim Segaf Al Jufri. Kedua, duet Prabowo Subianto dengan ustad Abdul Somad.

Aminuddin mengaku mengikuti perjalanan Ijtima Ulama dari awal sejak ada Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Alumni 212 pada Mei lalu. Saat itu, kata dia, ada sejumlah nama yang direkomendasikan untuk pilpres 2019.

Namun, dalam hasil Ijtima Ulama GNPF, kata Amin, nama-nama yang diputuskan tidak memuaskan. Meski begitu, Alumni Presidium 212 tetap legowo karena keputusan tersebut hanya bersifat rekomendasi.

Justru, kata Amin, pihaknya tidak setuju jika ada paksaan untuk partai politik agar menjalankan rekomendasi tersebut.

"Hasil Ijtima Ulama jangan ada penekanan untuk dijalankan, karena hasil nama cawapres tersebut hanya bersifat rekomendasi," ujarnya.

Menurut Amin, Ijtima Ulama GNPF pun belum mewakili seluruh kalangan ulama. Ia menyebut ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain juga memiliki hak merekomendasikan calon presiden beserta wakilnya.

Alumni Presidium 212 pun mendorong partai politik pengusung capres cermat menentukan pasangannya. Menurut Aminuddin, capres yang memiliki kapasitas atau mewakili keumatan saja tidak cukup untuk maju sebagai pemimpin negara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper