Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fahri Hamzah Minta MUI Tak Ikut-Ikutan Berpolitik

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar MUI fokus dalam hal-hal agama saja dan tidak ikut-ikutan berpolitik.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Polda Metro Jaya (PMJ), Jakarta, Senin (19/3/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba untuk menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Polda Metro Jaya (PMJ), Jakarta, Senin (19/3/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan agar MUI fokus dalam hal-hal agama saja dan tidak ikut-ikutan berpolitik.

Fahri menilai, imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat untuk menolak gerakan deklarasi #2019GantiPresiden merupakan bentuk kegiatan politik.

Menurutnya, MUI tidak dalam ranah untuk menolak sebuah gerakan sosial. Dia malah menyarankan agar MUI fokus dalam hal-hal agama saja dan tidak ikut campur dalam berpolitik.

"Tugasnya majelis ulama, tugas ulama itu kan menjaga agama pada dasarnya, ngapain dia masuk politik. Nanti kalau sebelah sini dia bilang berpolitik, sebelah sana ga berpolitik, ya itulah kacau, tahan diri aja, ini biasa kok, dialektika," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Dalam demokrasi, ujar Fahri, gerakan untuk mengganti presiden merupakan hal yang wajar. Bahkan, dia menyarankan agar kubu Joko Widodo juga membuat gerakan tandingan dengan tagline tetap presiden.

Senada dengan Fahri, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Muhammad Sodik meminta Majelis Ulama Indonesia berhati-hati dalam menyikapi aksi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.

Menurut Sodik, larangan MUI terhadap gerakan deklarasi #2019GantiPresiden di Bandung, Jawa Barat adalah tindakan melawan Undang-undang dan konstitusi.

"Kegiatan #2019GantiPresiden adalah kegiatan konstitusional. Sehingga tidak ada satu fihak pun baik MUI atau polisi yang berhak untuk melarang atau menghambatnya. Pelarangan kegiatan tersebut adalah melawan konstitusi," kata Sodik kepada wartawan, Jumat (3/8/2018).

Dia juga mengatakan, Gerakan #2019GantiPresiden sama konstitusional dan sama legalnya dengan gerakan mendukung Jokowi dua periode.

"MUI harus turut mendidik dan menumbuhkembangkan demokrasi. Jangan mau menjadi alat penguasa," ujar Sodik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper