Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan agar kepala keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh merokok.
Pasalnya, rokok menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat miskin, nomor dua sesudah beras.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rokok dapat memiliki kontribusi ke garis kemiskinan sebesar 10% di desa dan 11% di kota.
"Kalau kepala keluarga atau siapapun di keluarga tersebut merokok. Upah 10% - 11% pendapatan riil mereka akan terganggu," tegas Bambang dalam Forum Merdeka Barat (FMB) terkait dengan Fakta Penurunan Angka Kemiskinan, Senin (30/7/2018).
Menurut Bambang, 10% sampai 11% pendapatan tersebut lebih baik dibelanjakan untuk bahan pangan seperti telur, beras, daging ayam, dan kebutuhan lain yang lebih penting.
Dia berharap keluarga penerima PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat berjanji untuk berhenti merokok agar pendapatan mereka tidak terganggu. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Sosial.
Untuk mengecek kondisi keluarga, Bambang mengatakan setiap keluarga memiliki pendamping. "Jadi pendampingnya itu harus memastikan keluarga sudah menjalankan sesuai manual PKH atau belum."
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menuturkan pihaknya menyambut baik usulan ini karena sesuai dengan modul family development session yang salah satunya fokus dalam perbaikan kesehatan.
"Salah satu topik yang sering disampaikan oleh pendamping adalah agar ibu-ibu itu mengingatkan para suaminya yang perokok dan Presiden sering juga mengingatkan diberbagai kesempatan," ungkap Harry.
Bahkan, dia menuturkan Presiden sering mengancam akan mencabut kartu keluarga sejahtera (KKS) kalau ketahuan uang atau bantuannya dibelikan rokok.
Faktanya, dia menuturkan rokok memang menyebabkan kemiskinan karena uangnya sebenarnya bisa dibelikan susu atau untuk memenuhi kebutuhan protein. Sejauh ini, Kemensos sebenarnya ingin agar masyarakat penerima PKH yang sadar sendiri akan akibat dan risiko dari konsumsi rokok.
"Dulu pernah kami potong. Tetapi sekarang kami sesuaikan, mereka kan manusia yang bisa berpikir," ujar Harry.
Saat ini, pendamping PKH selalu mengingatkan berkali-kali dan setiap kelompok memiliki pertemuan rutin setiap pekannya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menjelaskan tidak seperti beras yang harganya berfluktuasi, rokok harganya selalu naik sehingga kontribusinya ke kemiskinan terus meningkat.
Ke depannya, dia mengakui adanya wacana untuk meningkatkan harga rokok setinggi mungkin agar masyarakat tidak merokok. Namun, selain itu Suhariyanto menilai kesadaran bahwa merokok tidak baik bagi kesehatan juga perlu ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
