Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko dinilai masih memiliki akar dan jaringan yang kuat di militer.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai Moeldoko masih memiliki kekuatan seperti jaringan di militer sehingga dapat menarik faksi-faksi purnawirawan di internal untuk mendukung Jokowi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Terutama mengamankan dan menarik faksi atau gerbong jenderal yang selama ini "berseberangan" terhadap Jokowi. Itu penting untuk menyolidkan dukungan di Pilpres 2019," kata Pangi di Jakarta, Senin (16/7/2018).
Menurut dia, figur yang tegas, loyal, efektif dan efisien, jejaringnya di dunia militer sangat dibutuhkan Jokowi untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
Pangi menilai meskipun Moeldoko sudah pensiun,kekuatan infrastruktur dan suprastrukturnya di militer tentu masih ada.
"Sosok Moeldoko belakangan mulai diperhitungkan menjadi cawapres Jokowi, disebabkan posisinya sebagai mantan panglima TNI yang masih kuat di jaringan militer. Selain itu Jokowi butuh pendamping yang berkarakter tegas dan loyal," ujarnya.
Dia menilai Moeldoko yang pernah menjadi panglima TNI, cocok dan mungkin sudah terbaca oleh Jokowi sejak Moeldoko diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Selain itu Pangi mengatakan ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan parpol dalam memilih cawapres.
Pertama menurut dia, dari sisi kualifikasi akseptabilitas, penerimaan dan kesukaan publik, seberapa besar restu dari elite dan penerimaan parpol koalisi terhadap figur cawapres tersebut.
"Sejauh mana beliau diterima tataran masyarakat, elite politik, opinion leader dan massa di bawah," katanya.
Dia mengatakan, kedua, modal racikan elektoral menjadi penting sebagai cawapres dalam pertarungan kontestasi elektoral pilpres, yaitu popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas mesti satu tarikan nafas alias sejalan dan tak boleh senjang.
Ketiga menurut Pangi soal nuansa kebatinan capres dan cawapres menjadi pertimbangan karena kalau nanti wapres terkesan lebih menonjol dari presiden, terkesan wapres cita rasa the real president.
"Keempat, terkait restu ketua umum Parpol pengusung utama Jokowi. Bagi Jokowi elektabilitas itu sangat penting, dan Jokowi tidak lagi bicara setelah 2024, sementara, logika PDIP berbeda, bicara setelah 2024," katanya.
Poin kelima, menurut Pangi, kombinasi ideal yaitu nasionalis religius, sehingga cawapres Jokowi tidak perlu dipaksakan ahli di bidang ekonomi, hukum dan politik karena nantinya sudah cukup diperkuat di posisi menteri koordinator (menko).
Dia menilai hal terpenting adalah cawapres harus berbeda ceruk segmen pemilih dengan capres, karena itu segmen Jokowi yang nasionalis dan cawapresnya mesti dari segmen ceruk religius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
