Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat Ajak Publik Manfaatkan Medsos Rekam Janji Politik Capres

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing meminta publik memanfaatkan sosial media untuk merekam seluruh janji politik dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk presiden dan wakil presiden yang dipilih pada 2019.
Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta./Bisnis.com-Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta./Bisnis.com-Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing meminta publik memanfaatkan media sosial untuk merekam seluruh janji politik dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk presiden dan wakil presiden yang dipilih pada 2019.

Menurutnya, langkah tersebut membuat publik mengetahui janji politik kampanye mana yang sudah direalisasikan dan belum, sehingga rakyat dapat menagih janji tersebut kepada pemerintah, baik saat ini maupun calon terpilih saat Pemilu tahun depan.

“Jika perlu dilakukan juga dengan perjanjian politik antara rakyat dengan pasangan calon. Akan tetapi harus terukur,” kata Emrus dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta.

Perjanjian terukur yang dimaksud ialah konsistensi pasangan terpilih dalam menjalankan janji kampanye. Dia menyebut publik juga harus mendapat kepastian sejauh mana janji dapat direalisasikan. Misalnya persoalan pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia, berapa banyak jumlah pengangguran yang bakal mendapat pekerjaan.

Di sisi lain, terkait pemilihan calon wakil presiden bagi Jokowi, partai pengusung harus memikirkan secara matang siapa yang akan dipilih mendampingi mantan Walikota Solo itu. Pasalnya, pemilihan wakil presiden untuk Jokowi dinilai sama dengan memberikan karpet merah kepada wapres Jokowi untuk maju kembali pada kontestasi Pemilu 2024 nanti.

Jika terpilih kembali sebagai presiden tahun depan, Jokowi tentu tidak lagi berkesempatan maju di pemilihan selanjutnya. Hal ini disebabkan peraturan yang menetapkan tokoh sama hanya dapat menjadi presiden secara berutut-turut sebanyak dua kali.

Sebelumnya, Emrus Sihombing mengatakan wacana publik yang berkembang terkait calon wakil presiden untuk Jokowi hanya sebatas pada sosok, bukan program yang ditawarkan. Kondisi ini menurutnya, menunjukkan sistem diplomatik yang ada di Indonesia masih belum cukup mapan. Ditambah lagi ideologi Pancasila belum terlalu mengakar di masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper