Bisnis.com, BOGOR—Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sedang melakukan kajian kepada sektor-sektor usaha yang akan mendapat insentif tambahan agar mampu lebih berkontribusi pada ekspor nasional.
Airlangga mengatakan jenis industri yang akan diberikan insentif sesuai dengan peta jalan industry 4.0, serta industri prioritas versi Kemenperin. Menurutnya, komoditas dari sektor usaha ini, juga telah menjadi komoditas ekspor utama Indonesia.
“Imi kita akan melakukan kajian, seperti [produk] kelapa sawit, itu kami prioritaskan. Kemudian industri tekstil, kemudian otomotif, seperti diskusi dengan Vietnam akan menjadi prioritas,” katanya, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (9/7/2018).
Selain manufaktur, sektor pariwisata yang diharapkan menjadi pendulang devisa mendapat sorotan. Industri pariwisata didorong dengan mengembangkan bandara dan perluasan rute maskapai low cost carrier.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui rapat terbatas membahas secara mendalam mengenai kekuatan struktur industri nasional dibandingkan dengan kompetitor.
Sri Mulyani mengatakan industri membutuhkan kebijakan fiskal untuk menjaga bea masuk barang modal, sehingga produk nasional lebih kompetitif. Selain itu, perlu juga adanya insentif bagi industri dengan usia pabrik sudah tua, yang masih membutuhkan impor barang modal.
Menteri Keuangan menyebutkan, insentif bagi industri dengan parbik usia tua dapat diberikan pembebasan bea masuk.
"Jadi pada prinsipnya kami akan melihat industri-industri manufaktur mana yang bisa menghasilkan ekspor dan menghasilkan substitusi impor," tuturnya.
Sebagai antisipasi perang dagang, pemerintah akan terus meneliti dan mengantisipasi berbagai kemungkinan sepanjang semeseter II/2018. Dalam enam bulan pertama, pemerintah akan menerbitkan instrumen untuk membantu mengurangi tekanan perang dagang.
Di sisi lain, pemerintah juga berharap adanya daya tahan industri dan pelaku usaha terkait situasi ekonomi seperti sekarang ini.
Untuk jangka 1 tahun hingga 18 bulan ke depan, pemerintah melakukan mitigasi untuk meminimalisir risiko pada dunia usaha. Pasalnya, faktor yang paling memengaruhi kondisi perekonomian terkini adalah ketidakpastian dari arah kebijakan negara-negara yang terlibat perang dagang.
"Namun pada saat yang sama menyiapkan penyesuaian pada lingkungan yang baru ini harus dilakukan juga. Jadi tidak semuanya harus terproteksi karena dunia berubah. Normalisasi dari suku bunga, kemudian nilai tukar, arus modal dan masalah perdagangan global," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1688785820.jpg?w=348&h=261)
