Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menaati dan mengikuti peraturan komisi pemilihan umum (KPU) yang melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislatif.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan kader partainya dijamin bebas dari korupsi dan tidak ada mantan koruptor.
"Eks preman banyak [di PKB], tapi eks kiai tidak ada," katanya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Peraturan KPU sempat menjadi polemik karena bertentangan dengan undang-undang dan tidak disetuji Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD pada pasal 7 ayat 1 huruf h berbunyi larangan untuk menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
Menurut beberapa pihak beleid itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 Ayat 1 huruf g menyatakan seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.
Baca Juga
Akhirnya selasa malam KemenkumHAM menandatangani beleid tersebut setelah peraturan dikembalikan ke KPU karena ada sedikit perbaikan teknis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
