Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo dan Zukifli Ingatkan Netralitas Alat Negara di Pilkada

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta aparat Polri, TNI dan intelijen bersikap netral pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) memberikan salam kepada Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (25/6/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) memberikan salam kepada Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (25/6/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan meminta aparat Polri, TNI dan intelijen bersikap netral pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.

Pernyataan itu disampaikan kedua tokoh politik usai bertemu hari ini di rumah dinas Ketua MPR hari ini, Senin (25/6/2017).

Salah satu agenda pertemuan itu adalah menyikapi rencana penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018.

Pada pertemuan tersebut hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Anggota DPR Yandri Susanto yang juga Wakil Sekjen PAN serta Anggota DPR Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN.

Pertemuan itu dilakukan secara tertutup selama sekitar 30 menit.

Usai pertemuan, Zulkifli Hasan dan Prabowo meminta aparat Polri, TNI serta intelijen bersikap netral pada  pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Polri dan TNI adalah lembaga negara, sehingga harus bersikap netral. TNI dan Polri adalah merah putih sehingga harus membela negara dengan menjaga persatuan bangsa," kata Zulkifli.

Sementara itu, Prabowo menyatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Zulkifli Hasan. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang proses pemilihan pemimpin bangsanya didasarkan atas pilihan rakyat. Dengan demikian pemimpin yang terpilih menjadi "legitimate".

"Saya menginginkan proses pemilihan pemimpin di Indonesia, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, dapat berlangsung secara demokratis dan damai," katanya.

Pada bagian lain dia meminta jajaran kepolisian, TNI dan intelijen sebagai bayangkari negara milik rakyat untuk bertindak netral saat Pilkada.

“Janganlah menjadi pembela satu pihak . Kita butuh polisi, TNI dan intelijen yang kuat dan hebat,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper