Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat sebagai Pelaksana Harian (Plh) sehubungan dengan habisnya masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tanggal 13 Juni 2018.
Penunjukan tersebut agar tidak terjadinya kekosongan pimpinan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan berdasarkan Pasal 162 UU Nomor 10 tahun 2016 bahwa masa jabatan kepala daerah hanya 5 (lima) tahun. Periode itu terhitung sejak pelantikan, sehingga tidak boleh kurang atau lebih sehari.
Baca Juga
"Selanjutnya berdasarkan pasal 131 ayat 4 PP nomor 6 tahun 2005 bahwa jika kepala daerah/wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari," katanya dalam pesan singkat, Minggu (10/6/2018).
Penunjukan tersebut tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo,Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa. Masa jabatan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Dedi Mizwar tertuang dalam Keppres RI Nomor 61/P tanggal 21 Mei 2013.
"Dalam Keppres itu, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018 dan masa jabatannya akan berakhir pada 13 Juni 2018,” tambah Bahtiar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
