Kabar24.com, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini terkesan politis.
Menurut Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto, OTT KPK dinilai politis karena kepala daerah yang ditangkap adalah orang memiliki elektabilitas tinggi.
"Kesan adanya kepentingan politik ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi Wali Kota Blitar dan Syahri Mulyo calon bupati terkuat di Tulungagung," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/6/2018).
Samanhudi memenangi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Blitar pada 2010 atas dukungan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat itu di berpasangan dengan Purnawan Buchori.
Sementara itu, Syahri Mulyo menjabat bupati Tulungagung periode 2013—2018. Politisi PDIP itu bersama pasangannya Maryoto Bhirowo memenangi pilkada Tulungagung 2013 dengan perolehan suara 48%.
Hasto menganggap penangkapan kader PDIP oleh KPK seolah sudah menjadi target. Padahal, menurut Hasto, kasus tersebut tidak murni diawali dari kasus Samanhudi dan Syahri Mulyo.
"Faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kabupaten Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Syahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo. Ada apa di balik ini?," ujar Hasto.
Hasto mengaku heran dengan penangkapan Samanhudi. Pasalnya Samanhudi merupakan kepala daerah yang sudah menjabat dua kali periode dengan perolehan suara lebih dari 92%.
"Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" ujar Hasto.
PDIP, kata Hasto, sudah mengenakan sanksi tertinggi bagi kader yang terbukti melakukan korupsi. Atas dasar ini Hasto menganggap PDIP sudah berperan aktif untuk menimbulkan efek jera.
Namun, hal itu ternyata tidak menghentikan korupsi. Sehingga menurut Hasto sistem pencegahan korupsil yang harusnya dievaluasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
