Kabar24.com, Harapan Singapura untuk menjadi hub teknologi finansial (financial technology/Fintech) dihadapkan dengan permasalahan paling nyata, yaitu permintaan dan penawaran sumber daya manusia (SDM).
Di saat usaha rintisan di berbagai belahan dunia berlomba-lomba mendapatkan pekerja ahli, seperti teknisi perangkat lunak, negara kecil Singapura ternyata menghadapi permasalahan itu dengan level yang lebih berat lagi.
Pasalnya, negara dengan populasi sekitar 5,6 juta tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pekerja ahli untuk sektor Fintech-nya.
Menurut Singapore Fintech Association, universitas dan sekolah politeknik Singapura hanya menghasilkan sebanyak 400 lulusan per tahun dengan kualifikasi yang tepat. Angka itu jauh dari rencana pemerintah yang ingin menambah pekerjaan untuk sektor Fintech, sebesar 1.000 pekerjaan per tahun.
Sebagai negara kecil dengan perekonomian terbuka, selama ini Singapura telah bersandar dengan mengandalkan bakat asing untuk membantu pemenuhan kebutuhan ahlinya.
Namun, pengetatan gradual terhadap aturan imigrasi untuk menyelamatkan tenaga kerja lokal beberapa tahun belakangan ini tampak semakin menekan pasar pekerja yang mulai krisis.
Adapun jumlah pekerja asing yang memiliki izin – yang diberikan kepada pekerja professional asing dengan pendapatan setidaknya 3.600 dolar Singapura (US$2.679) per bulan – menurun tahun lalu untuk pertama kalinya dalam lima tahun.
Sementara itu, data resmi memperlihatkan, permintaan untuk pekerjaan teknologi di sektor layanan keuangan mencapai lebih dari 26.200 pada 2016, mencatatkan rekor tertingginya.
Survei yang dilakukan oleh Singapore Fintech Association juga mendukung pandangan mengenai krisis tenaga ahli tersebut, dengan 47% dari anggotanya menyebutkan tenaga kerja ahli tidak cukup tersedia di Singapura.
Adapun pekerjaan pengolahan data (data scientist), pengembang blockchain, dan pemrogram komputer merupakan yang paling tinggi permintaannya.
Di sisi lain, Pemerintah Singapura juga sedang mencoba menyeimbangkan pendekatan yang dapat melindungi pekerjaan lokal dan aturan tenaga kerja yang fleksibel untuk industri yang paling kekurangan pekerja ahli.
Pemerintah Singapura memiliki beberapa inisiasi spesifik untuk mengurangi krisis pekerja terampil di dalam sektor-sektor tersebut, seperti dengan melakukan program transfer kemampuan, di mana perusahaan dapat mencari pendanaan gaji untuk pekerja spesialis dari asing.,
Namun, Chia Hock Lai, Direktur Singapore Fintech Association, menilai masih banyak yang harus dilakukan pemerintah.
Dia menyarankan, akan sangat baik jika pemerintah dapat mempertimbangkan skema eksperimental, termasuk dengan memberikan izin bekerja selama satu tahun untuk pekerja teknologi yang sesuai dengan standar asosiasi industri.
“Hal ini dapat menyeimbangkan pendekatan untuk melindungi pekerjaan lokal, yang mana selalu menjadi prioritas, sementara tetap mengizinkan Singapura untuk menangkap peluang global di area Fintech dan blockchain,” katanya seperti dikutip Bloomberg, Selasa (5/6/2018).
Ravi Menon, Direktur Pelaksana dari Monetary Authority of Singapore, yang mempelopori upaya-upaya fintech di Singapura, memandang krisis tenaga kerja ahli merupakan permasalahan global.
Selain itu, hal tersebut juga menjadi tantangan terbesar bagi industri di Singapura yang sedang berkembang.
Meskipun Bank sentral Singapura juga membangun kapasitas di dalam industri itu lewat program peningkatan keterampilan, namun hal itu saja dinilainya tidak cukup.
“Kita perlu mengakui bahwa ada beberapa talenta atau sepaket keahlian yang kita tidak punya dan kita harus tetap membuka diri untuk talenta dari luar,” kata Menon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
