Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengamat : Proyek E-KTP Jilid 2 Berpotensi Boroskan Uang Negara

Pengadaan KTP elektronik yang saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah disinyalir bermasalah.
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10)./ANTARA-Adeng Bustomi
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mencetak KTP-el di Kantor Disdukcapil Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (24/10)./ANTARA-Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA- Pengadaan KTP elektronik yang saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah disinyalir bermasalah.

Dadang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analisis mengatakan berdasarkan pantauan pihaknya, program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait KTP-el ini memang masih banyak masalahnya karena ada 5 proyek terkait yang dijalankan Direktorat Jendral kependudukan dan pencatatan sipil di dua tahun (2017 dan 2018) yang berpotensi menjadi skandal selanjutnya.

"Untuk 5 proyek ini anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp299.095 miliar. Uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric, di mana dua proyek dijalankan 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018, untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.7 miliar," ujarnya, Jumat (1/5/2018).

Dia melanjutkan, selain itu, ada juga 2 proyek pengadaan blangko KTP yang dijalankan di 2017 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp158.6 miliar.

Untuk 5 proyek ini CBA mencatat beberapa temuan, pertama dua proyek pengadaan blangko selalu dimenangkan oleh perusahaan itu-itu saja. Perusahaan tersebut adalah PT PB dari Kudus, Jawa Tengah.

"Selalu dimenangkannya PT PB, menurut kami sangat janggal mengingat dalam proses lelang masih terdapat perusahaan lain yang menawarkan harga efisien. Contohnya yang ditawarkan PT. Trisakti Mustika Graphika. Harga yang diajukan lebih rencah Rp2,7 miliar tapi tetap digugurkan.

Selain itu, urainya, dalam proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric pada 2017 juga ditemukan kasus yang sama di mana perusahaan milik negara dimenangkan dengan nilai kontrak sebesar Rp10, 2 miliar lebih mahal dibanding penawar terendah yakni perusahaan Cahaya Anugrah Firdaus yang menawarkan Rp8,9 miliar saja.

Secara keseluruhan menurutnya, dalam 5 proyek di atas, CBA menemukan potensi pemborosan uang negara sebesar Rp4,8 miliar. Hal ini paparnya, sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP itu.

Untuk itu CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, agar tidak cuma fokus dengan mega skandal KTP ebelumnya namun juga membuka penyelidikan terhadap proyek KTP yang disebut tadi.

"Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper