Bisnis.com, JAKARTA—Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi sejelas-jelasnya soal tercecernya ribuan e-KTP rusak warga Sumatera Selatan yang ditemukan di wilayah Semplak, Kota Bogor.
Menurutnya, kalau tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah maka banyak pihak yang mempertanyakannya. Apalagi Tjahjo menyebut ada dugaan sabotase dalam kasus tersebut.
Zukifli mempertanyakan mengapa e-KPT yang rusak tersebut disimpan atau diarsipkan. Padahal, seharusnya dokumen yang rusak harus dimusnahkan.
“Kalau rusak mengapa kok disimpan, diarsipkan. Seharusnya dihancurkan cukup hanya dengan mengguntingnya,” ujar Zulkifli usai acara buka puasa bersama Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI). Akan tetapi, Zulkifli tidak mau bespekulasi soal motif dibalik tercecernya dokumen penting tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Sutriyono yang ikut melakukan inspkesi mendadak terkait tercecernya e-KTP itu hari ini, mengatakan bahwa pihaknya menemukan 840.000 e-KTP yang tersimpan dalam 300 kardus. Satu kardus masing-masing berisi 2.800 dokumen e-KTP.
Dia mengatakan berdasarkan hasil sidak, ratusan ribu dokumen itu ditemukan di gudang kantor Badan Pengembangan SDM Kemendagri, Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga
Sejumlah anggota DPR yang melakukan sidak sempat dilarang masuk sebelum kemudian berhasil melihat langsung gudang penyimpanan dokumen yang rusak tersebut.
Politisi PKS itu juga menyebutkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi saat Pilkada Jakarta Tahun 2017 yang lalu.
"Ada persoalan serius ketika Mendagri menyebutkan ada sabotase dalam hal tercecernya E-KTP ini. Kesimpulan ini terlalu dini. Sebelum ada penyelidikan independen. Seolah Kemendagri ingin berlepas diri dengan kejadian ini," kata Sutriyono kepada wartawan.
Terkait dengan pernyataan itu, Sutriyono sependapat dengan Zulkifli bahwa Kemendagri harus menjelaskan kepada publik perihal sabotase tersebut. Bagaimana bisa sebuah institusi negara bisa disabotase? Lantas, siapa yang melakukan saboatese? Motifnya apa untuk melakukan sabotase," ujarnya terkait pernyataan Mendagri bahwa kejadian itu diduga merupakan sabotase.
"Atas dasar pernyataan Kemendagri, soal saboatase dalam tercecernya E-KTP tersebut, maka kami selaku anggota Komisi II meminta presiden untuk turun langsung. Kepada presiden kami menyampaikan ada persoalan genting dimana dokumen warga negara dan negara tercecer akibat disabotase seperti yang dikemukan oleh Kemendagri," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
