Kabar24.com, JAKARTA — SETARA Institute mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak terburu-buru mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk memberantas aksi terorisme yang merajalela belakangan ini.
Menurut Ketua SETARA Institute Hendardi, pengaktifan kembali (Koopssusgab) TNI oleh Presiden Jokowi secara prinsipil dapat diterima sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI.
Hal ini dapat dimaknai bahwa pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system.
“SETARA Institute mengingatkan setiap pihak dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah Presiden tentang pelibatan TNI, agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan,” ujarnya, seperti dikutip keterangan resminya, Kamis (17/5/2018).
Dia menambahkan perbantuan militer juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri (beyond the police capacity). Hendardi berpendapat Polri dan BNPT telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi.
“Dibanding menghidupkan kembali komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme. Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
