Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan pandangan beberapa kalangan yang menilai penambahan cuti bersama Lebaran 2018 akan membuat ekonomi stagnan.
"Banyak orang mengira kalau dibikin libur [cuti bersama] itu ekonomi macet. Tidak, justru banyak sisi ekonomi berjalan saat libur," katanya saat membuka acara Seminar Indonesia Jelang Mudik 2018 di Hotel Borobudur, Selasa (8/5/2018).
Wapres menuturkan saat libur Lebaran banyak orang yang pulang kampung atau pergi ke tempat-tempat wisata. Di sana, warga pasti membayar tiket masuk atau membeli makanan dan berbagai kebutuhan lain. Itu sebabnya, toko-toko justru buka dalam periode tersebut.
Menurutnya, yang tidak berjalan adalah kantor pemerintah, BUMN, dan kantor swasta.
"Yang tidak jalan pegawai pemerintah sebanyak 2,5 juta orang yang pokok, yang kantoran, 2 juta guru, serta 2 juta pegawai BUMN. Nah, sekarang kenapa itu dipermasalahkan?" tanya JK.
Wapres menilai salah satu ketakutan dirasakan oleh pihak perbankan karena kas dikhawatirkan tak bergerak saat libur. Padahal, lanjut JK, orang-orang justru mempercepat proses perbankan sebelum Idulfitri.
Menjelang Idulfitri, banyak restoran yang buka melayani para pelancong dan destinasi wisata pun pasti akan dipenuhi oleh turis dalam negeri.
"Ekonomi bergerak maksimal justru sebelum Lebaran. Jadi bukan berarti toko tutup [karena cuti bersama]. Toko bukan tutup, justru makin buka. Bali atau Malang pasti macet," kata JK.
Seperti diketahui, cuti bersama yang cukup panjang tahun ini mengundang polemik. Dunia usaha menilai penetapan libur dan cuti bersama Idulfitri 2018 yang total mencapai tujuh hari berpotensi menekan produktivitas kerja.
Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang dikeluarkan pada 22 September 2017, cuti bersama ditetapkan sebanyak empat hari yaitu 13,14,18,19 Juni 2018. Adapun Idulfitri diperkirakan jatuh pada 15-16 Juni 2018.
Kemudian, pemerintah menambah 3 hari cuti bersama pada 11-12 Juni 2018 dan 20 Juni 2018 sehingga total cuti bersama menjadi 7 hari. Keputusan itu tercantum dalam SKB Tiga Menteri bernomor 223/2018, nomor 46/2018, dan nomor 13/2018. Pertimbangannya, untuk mengurai kemacetan arus mudik Lebaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
