Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Analis Politik: Pertemuan SBY & Wiranto Redam Politik Berbasis SARA

Pertemuan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan pimpinan partai politik diharapkan meredam praktik politik identitas berbasis SARA pada tahun ini dan 2019
Menkopolhukam Wiranto berjalan, seusai rapat terbatas tentang rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10)./ANTARA-Rosa Panggabean
Menkopolhukam Wiranto berjalan, seusai rapat terbatas tentang rencana pembentukan Detasemen Khusus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10)./ANTARA-Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA — Pertemuan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dengan pimpinan partai politik diharapkan meredam praktik politik identitas berbasis SARA pada tahun ini dan 2019

Seperti diketahui, pertengahan tahun ini akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada)  serentak. Adapun tahun depan, pemilu legislatif akan dihelat berbarengan dengan pemilihan presiden.

Sebelumnya, pada Rabu (18/4/2018), Wiranto melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum pertemuan itu Wiranto mengatakan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam dan ke depan akan bertemu dengan pimpinan partai politik yang lain.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan bahwa langkah Wiranto tersebut sebagai cara membentuk dinamika politik hingga 2019 agar berjalan dengan baik.

Pentolan lembaga yang fokus pada kajian masalah politik, demokrasi dan kebijakan publik itu berharap langkah tersebut dalam konteks mengantisipasi mobilisasi politik identitas berbau SARA.

"Saya berharap pertemuan ini menggagas dan mengantisipasi agar praktik politik identitas pada pemilu presiden 2014 tidak terulang di 2019. Juga politik identitas pada pilkada DKI 2017 tidak terjadi di pilkada serentak 2018. Bicara eskalasi, pada pilpres 2014 dan 2017 di DKI ada politik identitas sehingga potensi menguat di 2019 sangat kuat," katanya, Kamis (19/4/2018).

Dia pun menyinggung pertemuan sebelumnya antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki tujuan yang sama.

"Jadi konteksnya Pak Wiranto bertemu dengan Pak SBY dan sebelumnya Pak Luhut bertemu dengan Pak Prabowo, sebenarnya membuka komunikasi politik sehingga dinamika politik menjadi cair," ucapnya.

Menurutnya, selama ini partai-partai yang tak berkoalisi cenderung terjebak dalam kebekuan politik. Partai-partai tersebut dinilainya saling menunggu untuk mencairkan suasana. Pasca pertemuan Luhut dan Prabowo, roda politik menurutnya kembali berputar. Masyarakat, kata dia, tinggal menunggu efek dari pembicaraan Wiranto dengan SBY tersebut.

Dia menyebut, Prabowo dan SBY dalam konteks ini adalah pihak yang memiliki pengaruh menjaga kondusifitas ke depan.

"Mereka king maker yang akan menentukan bagaimana membangun komitmen bersama terkait berkontestasi secara fair dan baik. Konteksnya lebih mengantisipasi ke sana. Sehingga pertemuan-pertemuan tersebut sulit dikatakan tidak terkait kontestasi 2019."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper