Kabar24.com, JAKARTA – Penopang inisiasi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) kehilangan sekutu kuncinya, yakni pebisnis di Inggris.
Akhir-akhir ini, perusahaan memberikan kritik secara terang-terangan terkait pemisahan diri Inggris dari UE, banyak dari mereka yang merasa dirugikan dari Brexit. Namun, sementara para pembuat kebijakan mengusahakan referendum kedua, para pebisnis justru memperlihatkan keengganannya. Kini perpanjangan ketidakpastian telah menjadi dampak terburuk dari Brexit itu sendiri.
“Bisnis menyukai kepastian dan saya tidak melihat diskusi mengenai referendum kedua ini dapat memberikan kepastian sementara negosiasi yang selama ini saja belum memberikan simpulan,” ujar Miles Celice, Direktur Utrama TheCityUK, seperti dikutip Bloomberg, Selasa (17/4/2018).
Kampanye referendum kedua yang dibawa oleh PM Inggris Theresa May dari Brussels tahun ini mulai mendapatkan sorotan. Pasalnya, dua kali pemungutan suara sebelumnya masih mengindikasikan dukungan untuk Brexit.
Namun, kini semakin tidak jelas akankah ada mayoritas Parlemen yang menarik kembali suaranya maupun apakah pungutan suara yang kedua akan memberikan hasil yang berbeda.
“Panggilan untuk referendum kedua ini tentu saja akan menimbulkan perdebatan yang sama seperti saat referandum Brexit, yang sudah berlalu dua tahun. Fokus ktia seharusnya adalah untuk membangun Inggris yang lebih global,” kata Allie Renison, Head of Europe and Trade Policy di Institute of Directors.
Adapun sektor bisnis telah diyakinkan lewat kesepakatan bulan lalu mengenai masa transisi selama 21 bulan setelah Inggris resmi meninggalkan UE pada Maret tahun depan. Masa transisi ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan untuk bersiap mengatur sistem keuangannya.
Kini parlemen diharapkan untuk melakukan pemungutan suara ulang terkait Brexit pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Pemerintah Inggris menggunakan sistem pemilihan biner di mana para pembuat kebijakan dapat menyetujui kesepakatan dengan UE atau memilih untuk meninggalkan UE tanpa kesepakatan sama sekali. Namun Institute for Government, pemberi masukan yang berpengaruh, mengatakan bahwa para pembuat kebijakan dapat mendesak pemerintah untuk berbalik arah dalam pemungutan suara seperti ini. Itulah alasan para anti-Brexit mengusulkan untuk diadakan pemungutan suara kedua.
“Kelompok bisnis berhak atas opini mereka karena [Brexit] akan mempengaruhi 65 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak di negara ini,” ujar James McGrory, Direktur Eksekutif Kelompok anti-Brexit Open Britain.
Sementara referendum kedua akan memakan waktu, pembuat kebijakan Partai Buruh Inggris Chuka Umunna, mengingatkan bahwa UE masih akan menerima Inggris jika ada perubahan keputusan dalam Brexit. Namun, hal ini hanya memperpanjang ketidakpastian untuk sektor keuangan Inggris yang sudah bersiap-siap untuk benar-benar meninggalkan UE. (
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
