Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 dihargai dan dihormati calon lawannya Joko Widodo atau Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya saat diberi mandat oleh partainya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Mandat tersebut diberikan Gerindra kepada Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerindra yang berlangsung di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018).
Jokowi, yang kini Presiden Indonesia, akan maju sebagai petahana di Pilpres 2019 mendapatkan dukungan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PDI-P, PPP, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sementara, Prabowo yang menjadi lawan Jokowi di Pilpres 2014 dan kalah, baru mendapatkan dukungan dari partainya sendiri, Gerindra.
PKS, PAN, PKB, PBB, dan PKPI belum memperlihatkan sikap tegas. PKS, PBB dan PAN nampaknya akan berkoalisi ke kubu Prabowo, sedangkan PKB dan PKPI akan berkoalisi ke Jokowi. Namun, semua masih mungkin untuk berubah. Lantaran, Pilpres 2019 masih lama.
Ketika dimintai tanggapannya oleh para wartawan saat meninjau program padat karya tunai di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (13/4/2018), yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, presiden menyatakan penghormatan dan penghargaan atas keputusan Partai Gerindra.
Baca Juga
"Kita sangat menghormati dan menghargai apa yang diputuskan oleh Partai Gerindra untuk mencalonkan kembali Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019-2024," ujar Presiden.
Kendati demikian, Presiden mengaku, pihaknya belum mempersiapkan strategi khusus untuk berkompetisi di Pilpres 2019. Saat ini, yang masih menjadi fokus Kepala Negara, bekerja dan menjalankan program-program pemerintahan. "Ini masih jauh, masih panjang," tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyatakan siap mengikuti segala aturan main yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu aturan dimaksud misalnya soal pemberian sepeda yang biasa dibagikan pada saat kunjungan kerja Presiden.
"Kalau aturannya sudah ditentukan oleh KPU, misalnya bagi sepeda enggak boleh, bawa pesawat enggak boleh, ya kita taati aturan itu," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel