Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta agar pemilihan kepala daerah secara langsung dikaji ulang karena lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya.
"Saya sangat setuju itu. Banyak banget itu mudharatnya Pilkada langsung," kata Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senin (9/4). Terkait pendapatnya itu, dia setuju jika kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD agar tidak terjadi keributan di setiap daerah.
Menurutnya, selain terjadi penjegalan di tengah jalan, tidak jarang terjadi penyuapan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk memenangkan satu kontestasi politik.
“Belum lagi pilkada diwanai oleh korupsi anggaran daerah, pemalsuan dokumen serta mobilisasi massa,” ujarnya.
Bahkan menurutnya yang tidak kalah buruknya dan sering terjadi adalah pemecatan pegawai yang tidak mendukung birokrasi incumbent.
“Pemecatan Ini banyak sekali. Biaya politik dan biaya sosial jadi mahal," ujarnya.
Mahfud meyakini saat ini pembahasan sistem pilkada sangat tepat untuk dilakukan. Kondisinya lebih kjondusif ketimbang tahun 2014.
"Kita sudah suasana senang. Dulu waktu Pilkada langsung dicabut, suasana politik masih panas," ujarnya.
Pemerintah dan DPR kembali melempar wacana mengembalikan sistem pilkada langsung ke DPRD.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengapresiasi niat pemerintah yang akan mengkaji kembali sistem pilkada langsung yang dilaksanakan selama ini.
Dia mengakui bahwa sesudah tiga kali Indonesia melaksanakan pilkada langsung, ternyata hasil negatifnya lebih banyak dari positifnya.
“Terbukti banyaknya korupsi, upeti, pungli di daerah-daerah. Akibatnya, banyak gubernur, bupati, dan wali kota ditangkap karena kasus korupsi," kata Martin.
Martin mengatakan, dari beberapa provinsi, ada yang gubernurnya sampai tiga kali berturut-turut ditangkap KPK.
Dia juga sependapat dengan Mahfud bahwa banyak kepala daerah terpaksa menyogok DPRD supaya mau menyetujui laporan APBD yang disampaikannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
