Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

India Bakal Tarik Akreditasi Wartawan yang Tayangkan Berita Palsu

Upaya melawan berita palsu terus digalakkan oleh sejumlah negara. India menjadi negara terbaru yang ingin menerapkan regulasi khusus untuk menekan penyebaran hoaks.
Hoax1/Istimewa
Hoax1/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya melawan berita palsu terus digalakkan oleh sejumlah negara. India menjadi negara terbaru yang ingin menerapkan regulasi khusus untuk menekan penyebaran hoaks.

Reuters melansir Selasa (3/4/2018), India tidak akan memberikan akses pemerintah kepada jurnalis yang menayangkan berita palsu. Sebelumnya, Malaysia dan Singapura telah menyampaikan bakal menerapkan sejumlah regulasi khusus untuk menangkal berita palsu.

Kementerian Informasi dan Penyiaran India menyatakan para jurnalis yang diketahui telah menulis atau menayangkan berita palsu akan ditarik akreditasinya untuk sementara waktu maupun permanen. Langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya keluhan dari masyarakat mengenai berita palsu.

Jurnalis di India memerlukan kartu akreditasi khusus untuk menghubungi kementerian atau menghadiri konferensi pers dan seminar yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Namun, tidak disebutkan dengan jelas definisi berita palsu ini. Keluhan berita palsu di media cetak akan dibahas di Press Council of India, sedangkan berita palsu di televisi akan diteruskan ke National Broadcasters Association.

Meski tidak menyebutkan secara khusus mengenai media digital, tapi Menteri Informasi dan Penyiaran India Smriti Irani sebelumnya mengungkapkan pemerintah juga akan berupaya menyusun ketentuan untuk media digital.

Langkah pemerintah ini menuai berbagai respons dari pihak oposisi dan media massa. Pemimpin Kongres Ahmed Patel mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat menjamin menangkis berita palsu.

"Ataukah ini upaya untuk menghalangi wartawan asli dari proses pelaporan berita yang sifatnya kritik terhadap pemerintah?" tanyanya.

Presiden Press Club of India Gautam Lahiri menyebut kebijakan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan justru dapat disalahgunakan melawan wartawan profesional.

"Pemerintah harus segera menarik kebijakan ini," ujarnya, sembari menambahkan bahwa para jurnalis India akan menggelar unjuk rasa menentang regulasi tersebut pada pekan ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Annisa Margrit
Editor : Annisa Margrit
Sumber : Reuters

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper