Bisnis.com, NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendaftarhitamkan puluhan kapal dan perusahaan pelayaran pada Jumat (30/3/2018) atas penyelundupan minyak dan batu bara oleh Korea Utara.
Hal tersebut meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang saat pemimpin Kim Jong-un berencana bertemu dengan mitranya Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Komite sanksi Korut bertindak atas permintaan AS, menunjuk 21 perusahaan pelayaran - termasuk lima yang berbasis di China - 15 kapal Korut, 12 kapal non-Korut dan satu orang Taiwan.
Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Kim bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan pengumuman bahwa pemimpin Korut akan bertemu Presiden Korsel, Moon Jae-in pada 27 April. Dia juga dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump nantinya pada Mei.
Sementara Trump setuju untuk bertemu Kim, dia mencuit pada Rabu bahwa "sanksi maksimum dan tekanan harus dipertahankan." Ketegangan atas uji coba senjata nuklir Korut dan misil balistik meningkat tahun lalu serta menimbulkan kekhawatiran tindakan militer AS sebagai tanggapan terhadap ancaman Korut untuk mengembangkan senjata nuklir yang mampu menghantam daratan AS.sd Tapi, situasi telah berkurang secara signifikan sejak Korut mengirim atlet ke Olimpiade Musim Dingin di Korsel pada Februari.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan penunjukan sanksi PBB - yang paling disetujui oleh komite dewan - bertujuan menghentikan kegiatan penyelundupan ilegal Korut untuk mendapatkan minyak dan menjual batu bara.
"Persetujuan dari paket sanksi bersejarah ini adalah tanda yang jelas bahwa komunitas internasional bersatu dalam upaya kami untuk menjaga tekanan maksimum pada rezim Korut," katanya dalam sebuah pernyataan.
Daftar itu merupakan bagian dari permintaan Washington akhir bulan lalu untuk 33 kapal, 27 perusahaan pelayaran dan orang Taiwan yang akan dijatuhi sanksi. China menunda upaya tersebut pada 2 Maret, tetapi tidak memberikan alasan. Komite 15 anggota bekerja berdasarkan kesepakatan.
Washington kemudian mengusulkan daftar singkat pada Kamis, yang dengan suara bulat disepakati oleh komite pada Jumat.
Ke-12 kapal non-Korut sekarang menjadi sasaran larangan pelabuhan global dan harus dicabut pendaftarannya, sementara 15 kapal Korut menjadi sasaran pembekuan aset dan 13 darinya mendapatkan larangan pelabuhan global.
Pria Taiwan, Tsang Yung Yuan, dituduh mengoordinasikan "ekspor batu bara Korut dengan broker Korut yang beroperasi di negara ketiga, dan dia memiliki riwayat kegiatan penghindaran sanksi lainnya," menurut daftar PBB. Dia dikenai pembekuan aset dan larangan bepergian.
Aset dari 21 perusahaan pelayaran, yang termasuk bisnis yang berbasis di Kepulauan Marshall, Singapura, Panama dan Samoa, kini akan dibekukan.
Dewan Keamanan PBB telah dengan suara bulat meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya menghentikan pendanaan program misil nuklir dan balistik Pyongyang, melarang ekspor termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah serta produk minyak olahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
