Kabar24.com, JAKARTA — Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menghadapi sengket kepengurusan di Kabupaten Lebak berencana melaporkan adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Serang
Kuasa Hukum Substitusi Mahkamah Partai DPP PPP Zakirudin mengatakan bahwa upaya melaporkan tindakan penyimpangan oleh Panitera Muda Perdata PN Serang itu karena menolak upaya hukum yang diajukan Mahkamah Partai terkait dengan kisruh kepengurusan PPP di Kabupaten Lebak.
“Kami akan segera laporkan persoalan ini ke Komisi Yudisial RI,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (20/3/2018).
Menurutnya, Mahkamah Partai PPP mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan perkara gugatan perdata PN Serang No. 83/Pdt.G/2017/PN.Srg, pada 5 Maret 2018, sesuai dengan suratnya nomor 01/Zak/Adv/P/III/2018, 19 Maret 2018, terkait kisruh kepengurusan DPC PPP Lebak, Banten Periode (2016-2021).
Pihak PN Serang melalui Panitera Muda Perdata telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Mahkamah Partai PPP tersebut.
Dalam tengang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, pihaknya menghadap di Kepaniteraan Perdata PN Serang Banten, untuk mengajukan permohonan kasasi.
Baca Juga
Mahkamah Partai DPP PPP telah menghadap Panitera Muda Perdata PN Serang untuk mengajukan permohonan Banding, akan tetapi permohonan Banding yang diajukan telah ditolak dan tidak diterima pendaftarannya karena mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan sengketa partai politik tidak dapat diajukan banding.
Penolakan tersebut memunculkan perdebatan antara pihak kuasa hukum dan Panitera Muda Perdata Anton Prahata dan sejumlah pihak lain seperti Panitera Abner Sirait dan Kahumas Efiyanto di PN Serang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
