Bisnis.com, MEDAN - Sentra Penegak Hukum Terpadu menetapkan bakal calon gubernur Sumatra Utara JR Saragih sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pencalonan.
Penetapan status tersangka terhadap JR Saragih itu disampaikan Direktur Reskrim Umum Polda Sumut Kombes Pol Andi Rian di Sentra Penegak Hukum Terpadu {Gakkumdu) yang juga kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Medan, Kamis (15/3/2018) malam.
"Kami menetapkan status tersangka terhadap JRS (JR Saragih)," katanya.
Andi Rian menjelaskan, JR Saragih ditetapkan menjadi tersangka karena diduga menggunakan surat atau dokumen palsu dalam pencalonan gubernur Sumut.
Dari gelar perkara yang dilakukan tim Gakkumdu, JR Saragih yang masih menjabat Bupati Simalungun itu diduga melanggar Pasal 184 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Meski ada dugaan pemalsuan dokumen, tetapi pihaknya belum mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak lain.
Pihaknya fokus pada dugaan penggunaan dokumen palsu. "Kami belum berpikir mencari siapa yang membuat, siapa yang menyuruh, karena itu fakta, itu yang bisa kami buktikan," katanya.
Sentra Gakkumdu Sumut segera mengirimkan surat panggilan terhadap JR Saragih untuk dimintai keterangan dalam dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut.
"Dipanggil Senin, 19 Maret. Besok (Jumat, 16/3) kami layangkan surat panggilannya," ujar Kombes Andi Rian.
Untuk memperkuat penyelidikan, pihaknya telah mengirimkan tim untuk mendatangi Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang disebutkan telah melegalisir ijazah JR Saragih.
Tim tersebut akan mengambil contoh tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan surat keterangan yang dilegalisir.
"Kami fokus pada tanda tangan, ada pemalsuan di situ," katanya.
Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan JR Saragih-Ance tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan gubernur Sumut tahun 2018.
Atas putusan itu, JR Saragih mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Bawaslu yang memutuskan agar cagub yang didukung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI tersebut melakukan legalisir ulang ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Namun dalam prosea di Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Wilayah 2 Jakarta Pusat, JR Saragih justru melegalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) karena ijazah aslinya dilaporkan hilang.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
