Bisnis.com, JAKARTA - Belanja subsidi dan bantuan sosial mengalami pertumbuhan dalam struktur belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2018. Untuk belanja sosial, realisasinya bahkan naik cukup signifikan selama 3 tahun terakhir.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja sosial hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp13,9 triliun atau tumbuh 170,8% dibandingkan dengan realisasi Februari 2017 yakni Rp5,1 triliun dan 2016 yang hanya Rp3,5 triliun.
Kondisi berbeda justru terjadi pada belanja modal, otoritas fiskal mencatat kinerja belanja modal justru mengalami penurunan selama kurun 3 tahun terkhir. Februari tahun ini misalnya, realisasi belanja modal sebesar Rp4,5 triliun atau mengalami penurunan sebesar 10,3% dibandingkan dengan tahun lalu yang realisasinya Rp5,1 triliun.
Pemerintah mengklaim, tingginya realisasi belanja subsidi dan belanja sosial hingga Februari merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang jika melihat sejumlah indikatornya kian terkikis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu ditunjukan dengan kenaikan bantuan sosial yang memang cukup signifikan. Kenaikan itu dipicu oleh penyerapan dana bagi program keluarga harapan atau PKH yang sudah mulai hingga awal tahun ini.
"Kalau tahun lalu memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, subsidi juga demikian, terjadi kenaikan ribuan persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin 12/3/2018).
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Askolani menjelaskan, naiknya realisasi bantuan sosial tersebut bisa diliha dari dua aspek. Pertama, kenaikan bantuan sosial itu karena penyerapan program keluarga harapan atau PKH yang terjadi pada Januari dan Februari. Percepatan penyerapa bantuan sosial tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kedua adalah penerima bantuan iuran (PBI), Askolani mengatakan mulai Feberuari ini otoriitas fiskal mulai menyalurkan dananya khususnya untuk penggunaan BPJS. "Intinya tetap mendukung supaya program BPJS bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Soal belanja modal, dia mengakui memang ada sedikit penurunan, tetapi Kemenkeu mengaku belum tahu secara spesifik penyebab menurunnya belanja modal tersebut. Namun, jika menilik pengalaman tahun lalu, kenaikan realisasi belanja modal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2016.
"Harapan kami tahun ini juga ada kenaikan belanja modal dan itu kami sampaikan kementerian atau lembaga yang sudah melakukan lelang juga sudah menyampai Rp60 triliun," jelasnya.
Adapun total belanja pemerintah pusat hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp127,6 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp55,2 triliun dan belanja non K/L senilai Rp72,4 triliun. Porsi terbesar belanja masih digunakan untuk membayar bunga utang mencapai Rp34,4 triliun kemudian belanja pegawai sebesar Rp25,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
