Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pengumpulan Data Tenaga Honorer K2 Bukan Instruksi Kementerian PAN-RB

Masyarakat diminta mewaspadai upaya ilegal yang dilakukan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan Kementerian PANRB terkait tenaga Honorer kategori 2 (K2).
Gedung Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)./Ilustrasi-setkab.go.id
Gedung Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)./Ilustrasi-setkab.go.id

Kabar24.com, JAKARTA - Masyarakat diminta mewaspadai upaya ilegal yang dilakukan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan Kementerian PANRB terkait tenaga Honorer kategori 2 (K2).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan tersiar rumor mengenai pengumpulan biodata K2 yang diinstruksikan oleh Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian PAN-RB.

Adapun pihak yang mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut mengatasnamakan Forum Honorer K2. "Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Kementerian PANRB tidak pernah memberikan instruksi terkait hal tersebut," katanya, Senin (12/3/2018).

Herman mengemukakan ada tenaga Honorer K2 dari Kabupaten Cianjur yang menginformasikan hal tersebut dan mengaku dikenakan sejumlah biaya untuk pengumpulan data dimaksud.

Menyikapi tindakan itu, Kementerian PAN-RB meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak serta merta mempercayai jika ada informasi terkait tenaga honorer K2. Untuk itu, masyarakat diminta lebih selektif menghadapi informasi yang beredar dan mencari tahu kebenarannya.

“Jika ada informasi seperti itu, dimohon untuk lebih waspada dan mengkonfirmasikan dahulu ke Kementerian PAN-RB,. Modus seperti itu ujung-ujungnya mengarah ke penipuan,” tegasnya.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara juga menerima sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN.

BKN juga menemukan aksi penipuan serupa diumumkan melalui website link yang mengatasnamakan pemerintah daerah tertentu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yusran Yunus
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper