Kabar24.com, JAKARTA - Parlemen China telah meresmikan penghapusan masa jabatan presiden.
Langkah itu membuka peluang bagi Presiden Xi Jinping untuk berkuasa hingga waktu yang tidak terbatas.
Perubahan ini merupakan yang pertama kalinya sejak aturan tentang jabatan presiden berkala yang ditetapkan setelah masa kepemimpinan Mao Zedong.
Keputusan ini juga memberi ruang kepada Jinping untuk membuat perencanaan terhadap sentralisasi pengendalian partai, meningkatkan pengaruhnya di global dan keuangan, serta penanggulangan risiko lingkungan.
Yanmei Xie, seorang analis kebijakan Gavekel Dragonomics di Beijing menyatakan bahwa dalam jangka panjang, perubahan tersebut akan membuat ketidakpastian.
“Perbedaan pendapat akan menjadi risiko. Ruang untuk berdebat semakin sempit. Risiko untuk kesalahan kebijakan bisa meningkat dan koreksi terhadap kebijakan yang cacat bisa memakan waktu lama,” katanya seperti dikutip Bloomberg, Minggu (11/3/2018).
Hampir semua dari 3000 deputi yang hadir pada Kongres Rakyat China (NPC) mendukung perubahan atas konstitusi pembatasan masa jabatan presiden. Amandemen konstitusi itu telah diumumkan oleh Partai Komunis China dua pekan lalu, yakni menghapuskan hambatan masa jabatan Jinping, yang akan berakhir pada 2023 untuk periode keduanya.
Meskipun amandemen konstitusi membutuhkan persetujuan dua per tiga suara dari Kongres Rakyat China, ternyata hal itu hanyalah bersifat prosedural belaka.
Seperti diketahui, badan itu tidak pernah menolak proposal partai, begitu pula dengan amandemen baru-baru ini. Contohnya saja perubahan pada 1999 yang menambahkan nama Deng Xiaoping ke dalam dokumen pemerintah, perolehan suara selalu lebih dari 98% dari kuorum.
Sementara itu, Tom Rafferty, manajer regional China di Economist Intelligence Unit mengungkapkan sebelum pengambilan suara, akan menghapus kemungkinan untuk pemilu berikutnya akan berjalan dengan tertib seperti pada 2002 dan 2012.
“Batasan waktu—yang saat ini berlaku untuk presiden—juga akan membentuk ekspektasi untuk transisi waktu dalam kepemimpunan di partai dan militer,” ujarnya.
Sementara presiden merupakan jabatan penting, posisi Jinping sebagai kepala partai dan kepala militer juga dianggap lebih penting. Bahkan, dua jabatan terakhir itu selalu ditulis pertama kali dalam media dalam negeri China. Dengan resminya amandemen konstitusi itu, kini tidak ada lagi jabatan formal tertinggi di Negeri Panda yang memiliki batasan waktu.
