Kabar24.com, JAKARTA--China menghapuskan batas-batas masa kepemimpinan Presiden Xi Jinping dua periode. Hal itu memastikan Xi Jinping pemimpin China paling berpengaruh setelah Mao Zedong wafat lebih dari 40 tahun lalu.
Partai Komunis China yang berkuasa mengumumkan amendemen itu bulan lalu dan disetujui parlemen yang berisikan anggota yang loyal kepada partai tersebut.
Amendemen itu juga berisi teori yang disampaikan Xi untuk perubahan konstitusi itu.
Teori tersebut juga telah dipresentasikan saat kongres partai terakhir sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (11/3/2018).
Sejumlah klausul juga ditambahkan utuk memperkuat departemen antikorupsi yang baru.
Baca Juga
Hanya ada dua anggota yang menyatakan abstain dan tiga tidak hadir dari hampir 3.000 delegasi yang hadir di kongres partai dan menyetujui usulan tersebut.
Masa jabatan Presiden Xi yang baru terpilih kembali pada 2018 ini sebelumnya akan berakhir pada 2023. Dengan adanya perubahan aturan ini, China kembali menjadi negara otoriter dengan kekuasaan terpusat di tangan Xi dan Partai Komunis.
Langkah pendahulu Xi, Deng Xiaoping untuk membangun sistem demokratis di China pascakematian Mao Zedong pun berbalik arah.
Kekuasaan baru Xi ini disiniyalir untuk memperkuat kontrol pemerintah dalam mengatasi risiko yang harus dihadapi China dari sektor finansial dan lingkungan di tengah perlambatan ekonomi.
“Dalam jangka panjang, perubahan itu mungkin akan membawa sejumlah ketidakpastian. Perbedaan pendapat menjadi semakin berisiko. Ruang berdebat menjadi semakin sempit. Risiko kesalahan dalam membuat kebijakan semakin tinggi dan koreksi atas kebijakan akan semakin lama,” kata Yanmei Xie, analis kebijakan publik Gavekel Dragonomics di Beijing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
