Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Serahkan 13 SK Perhutanan Sosial Seluas 8.975 Hektare di Tuban

Mengawali hari kedua kunjungannya ke daerah Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perhutanan sosial di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Jumat (9/3/2018).
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) di sela-sela peninjauan lahan tambak dan penyerahan izin pemanfaatan lahan tambak Perhutanan Sosial, di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11)./Kementerian Setneg
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) di sela-sela peninjauan lahan tambak dan penyerahan izin pemanfaatan lahan tambak Perhutanan Sosial, di Desa Pantai Bakti, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11)./Kementerian Setneg

Bisnis.com, JAKARTA -- Mengawali hari kedua kunjungannya ke daerah Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meninjau kawasan perhutanan sosial di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Jumat (9/3/2018).

Presiden Jokowi melihat perkembangan yang dilakukan petani di kawasan ini dan ikut serta melakukan panen raya jagung di areal perhutanan sosial sekaligus memberikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada warga di Blitar, Bojonegoro, dan Malang.

Pelaksanaan program perhutanan sosial ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tepian hutan.

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan 13 SK perhutanan sosial sebanyak untuk 3 kabupaten yakni Bojonegoro, Blitar, dan Malang. Total luas SK itu mencakup lahan 8.975,8 hektare (ha) dan 9.143 Kepala Keluarga (KK).

Realisasi perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai areal seluas 1.4 juta ha dan masih dalam proses penyelesaian. Untuk di Pulau Jawa, prosesnya masih dalam tahap persiapan kerja bagi lahan seluas 25.229,5 ha yang tersebar pada 46 titik di 16 kabupaten. 

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menargetkan realisasi program perhutanan sosial dapat mencapai 2 juta ha pada akhir 2018. Jumlah itu terdiri dari akumulasi realisasi tahun lalu, ditambah dengan rencana penetapan hutan adat seluas 101.000 ha dan verifikasi atas usulan dari masyarakat sekitar 900.000 ha.

Pemerintah mengalokasikan 12,7 juta ha untuk program perhutanan sosial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun, berdasarkan identifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), realisasinya hingga 2019 kemungkinan hanya 4,38 juta ha berdasarkan pertimbangan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar hutan dengan jarak 5 kilometer (km).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper