Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pilpres 2019: ICW Nilai Mahfud MD Layak Masuk Bursa

Indonesia Corruption Watch menilai Mahfud MD merupakan figur yang tepat untuk menjadi pendamping kandidat Presiden baik Joko Widodo maupun kandidat lainnya.
Anggota kelompok diskusi Paguyuban Punokawan, yakni Mahfud MD (dari kiri), Daud Sinjal, Salim Said dan Rizal Ramli, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/6/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Anggota kelompok diskusi Paguyuban Punokawan, yakni Mahfud MD (dari kiri), Daud Sinjal, Salim Said dan Rizal Ramli, seusai bertemu Presiden Joko Widodo, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/6/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com,JAKARTA - Indonesia Corruption Watch menilai Mahfud MD merupakan figur yang tepat untuk menjadi pendamping kandidat Presiden baik Joko Widodo maupun kandidat lainnya.

Koordiantor Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan   Mahfdu MD memiliki tiga syarat ideal untuk menjadi pemimpin di Indoensia. Tiga syarat tersebut yakni pertama dia merupakan sosok bersih dan negarawan.

“Syarat ini penting karena kalau orang yang tidak besih, tidak akan mungkin melakukan bersih-bersih lembaga penegakan hukum. Nama yang muncul dalam lembaga survei tidak semua punya record bersih dan negarawan. Sejumlah kandidat punya beban hukum masa lalu yang tidak tuntas sehingga menjadi alat sandera bagi pemerintahan ke depan kalau mendampingi Jokowi atau sebaliknya di poros Prabowo atau poros lain,” ujarnya dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019, Selasa (6/3/2018).

Syarat lain yang menempel pada diri Mahfud MD yakni dia memiliki latar belakang pemahaman hukum yang kuat. Kapasitas inilah menurutnya mampu menutup kelemahan Joko Widodo yang selama ini dianggap tidak mampu menyiapkan iklim dan infrastruktur yang baik bagi penegakan hukum dan demokrasi.

Sementara itu syarat ketiga, Mahfud MD dianggap sosok yang berani melakukan perlawanan terhadap mafia hukum dan mafia bisnis.

Donal Fariz mengatakan kala isu hukum terpinggirkan oleh perhatian pemerintah menimbulkan efek munculnya mafia hukum karena tidak ada orang dalam lingkaran pemerintahan yang memiliki kapasitas serta berperan mengawal sektor-sektor semacam ini.

“Mafia makin marak karena Presiden selama ini mengidolakan sektor ekonomi sehingga ketika hukum tidak ditangani, masuklah mafia,” urainya.

Dia mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan pembangunan infrastrktur fisik yang selama ini dilakukan oleh Joko Widodo. Akan tetapi, hal-hal di luar itu seperti persoalan hukum dan demokrasi perlu juga diperhatikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper