Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan kepolisian dan tentara untuk tidak bekerja sama dalam penyelidikan apapun yang menyangkut perang terhadap narkoba di negara itu.
"Ketika berbicara tentang HAM, atau pelaporan dari siapapun, perintah saya kepada Anda adalah jangan menjawab. Hiraukan saja. Siapa Anda yang mencoba ikut campur cara saya mengelola negara saya? Anda tahu sekali narkoba di sini melimpah," ujar Duterter dalam pidatonya di hadapan anggota elit kepolisian Filipina, Kamis (1/3/2018).
Reuters melansir Jumat (2/3/2018), Filipina menyatakan akan menerima penyelidikan dari PBB atas kampanye anti narkoba yang dijalankan Duterte. Asalkan, investigasi tidak dilakukan oleh Agnes Camallard, perwakilan khusus PBB yang dituding bias dan tidak memiliki kualifikasi oleh Pemerintah Filipina.
Negara-negara Barat dan kelompok pendukung HAM telah menyampaikan kekhawatiran mengenai pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap lebih dari 4.000 warga Filipina sejak kampanye anti narkoba dimulai pada Juni 2016. Angka itu belum termasuk lebih dari 100 pembunuhan lainnya terhadap pengguna narkoba oleh orang tak dikenal.
Sejumlah aktivis HAM internasional menilai banyak dari orang-orang yang dibunuh dilakukan dalam bentuk eksekusi. Kepolisian Filipina telah membantah tudingan itu dan beralasan kekerasan terpaksa dilakukan karena para tersangka membawa senjata serta menolak ditahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
