Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Novel Baswedan: Lembaga Negara Diminta Suarakan Pembentukan TGPF

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan berbagai upaya pendampingan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2/2018)./ANTARA-Muhammad Iqbal
Penyidik KPK Novel Baswedan disambut anak dan istrinya setibanya dari Singapura di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (22/2/2018)./ANTARA-Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA -- Penasehat Novel Baswedan akan mendorong lembaga-lembaga negara untuk menyuarakan pembentukan tim gabungan pencari fakta.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan berbagai upaya pendampingan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang dilakukan oleh pihaknya selama ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“Karena itu, kami terus mendorong agar Presiden Joko Widodo mau mengungkap hal ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar kasus penyerangan ini bisa terang benderang,” paparnya di Gedung KPK, Kamis (22/2/2018).

Menurut Muhammad, Jokowi mestinya belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk TGPF untuk menyikapi berbagai polemik seperti 'cicak vs buaya' maupun pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. TGPF dinilai tidak hanya memberikan dukungan teknis penyelidikan, tapi juga dianggap akan mampu menembus berbagai tekanan politik yang menghambat penyelidikan kasus penyerangan terhadap Novel.

Faktor politik, tuturnya, diyakini melatarbelakangi penyerangan tersebut karena Novel merupakan penyidik kasus-kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar.

YLBHI berencana mendorong beberapa lembaga negara seperti Komnas HAM serta Ombudsman Republik Indonesia untuk menyuarakan pembentukan TGPF sehingga Presiden Joko Widodo berani mengambil langkah tersebut.

“Presiden nampaknya masih percaya kepada Kapolri. Harusnya Presiden beri waktu yang tegas kapan harus diungkap. Jangan sampai seperti kasus-kasus lain di masa lampau yang tidak terungkap. Jokowi jangan ulangi kesalahan sebelum-sebelumnya,” pungkas Muhammad.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper