Bisnis.com, JAKARTA—Mabes Polri menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendinginkan situasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar tidak terjadi konflik di sejumlah daerah yang diprediksi rawan konflik dan kekerasan.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengemukakan kepolisian juga telah menyiapkan layanan hotline untuk Komnas HAM dan masyarakat untuk mempercepat proses laporan jika di suatu daerah terjadi konflik maupun kekerasan selama pemilihan kepala daerah berlangsung di Indonesia. Dia mengatakan laporan tersebut akan ditangani langsung oleh Kabareskrim Mabes Polri dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri agar proses laporan semakin cepat.
"Kalau ada pelanggaran dari anggota kami nanti juga akan ditangani oleh Propam langsung, lalu kalau ada masalah di bidang hukum kami juga ada Kadivkum. Semua saya hubungan semua, saya bawa ke sini (Komnas HAM) jadi dengan adanya komunikasi ini akan semakin cepat kita tangani," tuturnya hari ini Kamis (15/2/2018).
Tito mengaku pihaknya juga akan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Komnas HAM di setiap daerah, untuk menangani kerawanan konflik yang akan berkaitan dengan HAM. Menurutnya, kepolisian juga akan memberi hadiah kepada anggota Polri yang berhasil menangani perkara selama pemilihan kepala daerah berlangsung.
"Kami ingin Komnas HAM tetap membantu untuk melatih anggota Polri tentang HAM di semua lini. MoU Mabes Polri dengan Komnas HAM juga sudah dilakukan, saya akan meminta seluruh Kapolda juga membuat MoU nanti, karena waktu kita terbatas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
