Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bali Nusra Serap Dana KUR Rp6,58 Triliun

Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan oleh perbankan di wilayah Bali Nusra pada 2017 lalu mencapai Rp6,58 triliun atau 6,8% dari realisasi KUR Nasional.
Kredit Usaha Rakyat/Istimewa
Kredit Usaha Rakyat/Istimewa

Kabar24.com, DENPASAR—Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang disalurkan oleh perbankan di wilayah Bali Nusra pada 2017 lalu mencapai Rp6,58 triliun atau 6,8% dari realisasi KUR Nasional.

Bali masih menjadi lokasi penyaluran KUR terbesar senilai Rp3,34 triliun, kemudian di NTT Rp1,97 triliun dan NTB Rp1,27 triliun. Realisasi di Bali disalurkan oleh 10 bank penyalur, yakni BPD Bali, BRI, BNI, Mandiri, BCA, BRI Syariah, Bukopin, Maybank, Bank Artha Graha dan Sinarmas.

“Sektor perdagangan masih mendominasi KUR di Bali sebesar 62,95%, pertanian 15,07%, dan industri pengolahan 7,33%. Sebarannya masih didominasi Denpasar, Tabanan dan Buleleng,” jelas Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Hizbullah, Selasa (13/2/2018).

Lebih lanjut dijelaskan khusus untuk BPD Bali, pada tahun lalu menyalurkan sebanyak Rp261,52 miliar terdiri dari KUR mikro Rp12,55 miliar dan Ritel Rp248,97 miliar. Penyaluran itu hanya mencapai 68,2% dari target Rp383,45 miliar disebabkan kendala-kendala yang dihadapi seperti dampak erupsi Gunung Agung berimbas terhadap penyaluran sektor peternakan di Karangasem.

Selain itu, belum diakomodirnya KUR kepada kelompok usaha, persyaratan administratif yang cukup ketat dan ketersediaan data potensi UMKM yang minim. Hizbullah mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah instansi membahas penyaluran pada tahun ini.

“Untuk berkoordinasi mengenai penyediaan data potensi ekonomi dan cluster UMKM yang berpotensi dibiayai KUR,” tegasnya.

Pada 2018, BPD Bali mendapatkan plafon penyaluran KUR senilai Rp308 miliar, terdiri dari mikro Rp18 miliar dan Ritel Rp290 miliar. Sementara itu, realisasi KUR di NTB hanya senilai Rp80,24 miliar atau hanya 80,24% dari target Rp100 miliar. Khusus di NTB, kendala penyaluranya karena masih disalurkan ke sektor pertanian dan kelautan saja sehingga sangat ditentukan oleh kondisi eksternal.

Adapun untuk BPD NTT, pada tahun lalu berhasil menyalurkan senilai Rp150,27 miliar, terdiri dari mikro Rp42,83 miliar dan ritel Rp107,44 miliar atau hanya 60% dari target sebanyak Rp250 miliar.

Belum optimalnya penyaluran tersebut disebabkan kendala tidak terpenuhinya syarat administratif yakni KTP elektronik, persaingan dengan koperasi serta masih tumpang tindihnya dengan penyaluran dana lain dari sejumlah instansi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Feri Kristianto
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper