Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua MKD Sufmi Dasco: Revisi UU MD3 Hindari Kriminalisasi Anggota DPR

Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa syarat izin presiden untuk pemeriksaan anggota DPR sebagaimana diatur UU MD3 merupakan bentuk antisipasi dari tindakan kriminalisasi.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11)./Antara
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) didampingi Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Achmad (kanan) menyampaikan keterangan usai rapat tertutup terkait laporan Menteri ESDM Sudirman Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/11)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Ketua Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa syarat izin presiden untuk pemeriksaan anggota DPR sebagaimana diatur UU MD3 merupakan bentuk antisipasi dari tindakan kriminalisasi.

Pada Senin (12/2/2018), DPR menyetujui pengesahan UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Poin yang terdapat dalam Pasal 245 UU MD3 itu berbunyi pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan MKD.

"Sudah ada beberapa contoh misalnya anggota DPR diproses di Polres karena laporan-laporan, ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres padahal permasalahan kasusnya belum jelas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (13/2/2018).

Dasco menjamin bahwa meski harus melalui pertimbangan MKD untuk memanggil anggota DPR, tapi cara itu tidak akan menghambat proses hukum.

"Dalam Pasal 245 disebutkan MKD memberikan pertimbangan sehingga kalau kami sudah memberikan pertimbangan maka Presiden mengizinkan. Tapi intinya dalam pasal tersebut Presiden wajib meminta pertimbangan MKD," katanya.

Meski demikian, dia menyebutkan bahwa dalam pasal 245 tidak berlaku untuk tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan tugas legislatif atau soal tindak pidana khusus dan tertangkap tangan.

"Tapi kalau ditanya dalam jangka waktu berapa lama memberikan pertimbangan, mungkin tidak akan lama, yang penting MKD cukup waktu memperlajari berkasnya dan cukup melakukan penyelidikan ke aparat penegak hukum," ujar Waketum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya sejumlah pengamat menilai UU MD3 akan mempersulit proses hukum dari seorang anggota DPR kalau dinilai melakukan pelanggaran hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper