Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah petisi diluncurkan untuk meminta deputi perdana menteri Thailand mundur dari jabatannya setelah tersangkut skandal jam tangan mewah dan aset yang tidak dilaporkan.
Skandal tersebut menjadi indikasi adanya ketidakpuasan di masyarakat Thailand dan menambah ketidakjelasan mengenai apakah junta akan menyelenggarakan Pemilu tahun ini. Hingga hari ini, petisi yang dipasang di Change.org itu sudah mendapat lebih dari 61.200 tanda tangan.
Reuters melansir Senin (5/2/2018), Komisi Anti Korupsi Nasional (National Anti-Corruption Commission/NACC) menyelidiki Prawit Wongsuwan setelah dia terlihat mengenakan cincin berlian dan jam tangan mewah pada sebuah sesi foto kabinet. Prawit merupakan Deputi Perdana Menteri (PM) dan juga Menteri Pertahanan (Menhan) Thailand.
Penampilannya saat itu memicu perdebatan di media sosial. Hingga sekarang, warganet Thailand sudah mengidentifikasi 25 jam tangan mewah milik mantan jenderal itu yang tidak dilaporkan ke lembaga anti penyuapan.
Prawit mengklaim jam-jam tersebut dipinjam dari teman-temannya. Namun, dia mengaku akan mengundurkan diri jika itu merupakan keinginan rakyat.
Adapun NACC mengungkapkan akan menyelesaikan penyelidikannya bulan ini.
Prawit tengah menghadiri konferensi pertahanan di Singapura dan juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Thailand mengungkapkan dia dalam kondisi kesehatan yang baik, tanpa menyinggung masalah jam tangan.
"Saya ingin mengonfirmasi bahwa Jenderal Prawit Wongsuwan, deputi perdana menteri dan Menteri Pertahanan, dalam keadaan baik dan siap mendedikasikan dirinya untuk menjaga keamanan negara," papar juru bicara Kemenhan Thailand Kongcheep Tantrawanich.
Skandal ini menjadi perhatian utama karena penghapusan korupsi menjadi isu utama yang dibawa junta ketika melakukan kudeta pada 2014.
Sementara itu, PM Prayuth Chan-ocha kembali meminta waktu untuk menyelenggarakan Pemilu. Sebelumnya, dia sempat menyatakan bakal menggelar Pemilu pada November 2018.
Namun, masyarakat mulai resah dan menjalankan berbagai aksi protes untuk menuntut junta segera menyelenggarakan Pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
