Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana Infrastruktur Trump Berpeluang Diganjal Demokrat

Rencana Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan belanja infrastruktur domestik berpeluang mendapat ganjalan dari Partai Demokrat AS.
ilustrasi./.Reuters
ilustrasi./.Reuters

Kabar24.com, JAKARTA — Rencana Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan belanja infrastruktur domestik berpeluang mendapat ganjalan dari Partai Demokrat AS.

Selama ini, Trump merasa yakin rencananya tersebut akan mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memacu penyerapan tenaga kerja AS dan meningkatkan perekonomian nasional.

Rencananya, dia akan merilis program kerjanya tersebut dalam pidato kenegaraan tahunan Presiden AS di hadapan Kongres AS pada Selasa (30/1) mendatang. Namun, kepercayaan diri Trump rupanya tak direspon baik, lantaran besaran dana yang diajukan dianggap tidak cukup.

Seperti diketahui, Trump mengajukan anggaran dari pemerintah federal AS sebesar US$200 miliar selama 10 tahun ke depan. Selain itu dia menjanjikan menggaet dana dari sektor swasta sebesar US$1,6 triliun.

Akan tetapi Demokrat menganggap jumlah itu terlalu kecil. Pemimpin Minoritas Senat AS dari Kubu Demokrat Chuck Schumer meminta dana hingga US$1 triliun dari dana federal. Sementara itu, American Society of Civil Engineers mengatakan bahwa diperlukan dana tambahan sebesar US$2 triliun pada 2025 untuk meningkatkan infrastruktur Paman Sam.

“Jangan sampai program ini memiliki ekspektasi yang tinggi, tetapi realisasinya atau hasilnya hanya biasa-biasa saja. Kita butuh investasi yang nyata dan bukan sekedar janji belaka,” kata anggota Kongres AS dari Partai Demokrat Pete DeFazio, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (29/1).

Permintaan Partai Demokrat ini diperkirakan akan menjadi batu sandungan baru bagi rencana Trump yang harus melalui proses legislasi.Pasalnya, Partai Republik enggan menyetujui permintaan dana dari sisi infrastruktur yang lebih besar dari yang diajukan kabinet Trump.

Kondisi ini diperkirakan bakal mengulang situasi saling kunci antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat AS, yang sempat terjadi pertengahan Januari lalu. Ketika itu Trump berencana menghapuskan program bantuan dana bagi imigran muda (DACA), sehingga menicptakan government shutdown.

Pasalnya, jumlah kursi Republikan di Senat AS hanya 51, sementara Demokrat mencapai 49. Untuk itu, orang nomor satu di Gedung Putih itu, memperlukan dukungan senator Partai Demokrat guna mencapai kuorum yakni 60 suara.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper