Kabar24.com, JAKARTA – Pemerintah didesak untuk menangani kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua secara komprehensif dengan solusi jangka pendek dan menengah yang tepat sasaran, antara lain percepatan pemerataan infrastruktur kesehatan.
“Apa yang terjadi dengan KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, membuka mata kita bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur kesehatan benar-benar terjadi di daerah. Kejadian ini ibarat api dalam sekam yang timbul karena kurangnya perhatian pemerintah di sektor infrastruktur kesehatan,” kata Luthfi Mardiansyah, Chairman Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS), dalam keterangan tertulis Senin (29/1).
Dia menilai bahwa kejadian ini juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan masih belum menjadi fokus utama pemerintah. Padahal, kesehatan merupakan modal untuk pembangunan SDM bangsa. “Di sini terkesan kontradiktif sekali. Infrastruktur fisik seperti jalan terus digencarkan, tapi sektor kesehatan justru tertinggal. Padahal, sektor kesehatan juga butuh infrastruktur seperti fasilitas layanan kesehatan,” paparnya.
Hingga Rabu pekan lalu 24/1), wabah campak dan gizi buruk yang melanda dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Asmat dan Kabupaten Bintang, mengakibatkan 100 orang meninggal. Kebanyakan dari para korban adalah anak-anak.
Luthfi memaparkan, berbagai data yang memperlihatkan rendahnya infrastruktur layanan kesehatan di Papua. Berdasarkan data Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, rasio tempat tidur rumah sakit di Papua masih relatif rendah, sebesar 1,36 per 1.000 penduduk. Jumlah tersebut di bawah Yogyakarta yang telah mencapai 2,94, DKI Jakarta 2,43, dan Sulawesi Utara 2,28.
Selain itu, jumlah rumah sakit di Papua juga tergolong yang terendah se-Indonesia, hanya mencapai 56 rumah sakit (RS), di bawah Sulawesi 205 RS, Kalimantan 153 RS, Sumatera 603 RS, dan Jawa-Bali 1.349 RS,menurut data Kemenkes 2015.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan pembangunan infrastruktur kesehatan terutama di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatra. “Kita lihat, Pak Presiden Jokowi blusukan sampai ke daerah, bangun jalan trans Sumatera dan trans Papua, mestinya diintegrasikan dengan infrastruktur lain seperti infrastruktur kesehatan. Jadi efek berantai dan manfaat yang dihasilkan lebih besar. Jangan hanya jalan saja. Ini mestinya menjadi inisiatif dari para menteri pembantu Presiden, bagaimana menteri kesehatan membangun fasilitas kesehatan, menteri perindustrian membangun kawasan industri, dan lainnya,” paparnya.
Luthfi menilai, sungguh disayangkan jika presiden sudah berlari membangun infrastruktur jalan, tapi para menteri pembantunya kurang sigap menindaklanjuti dengan infrastruktur pendukung lainnya seperti fasilitas kesehatan. “Mestinya terintegrasi agar lebih efisien dan memberikan dampak lebih luas,” katanya.
Sebagai solusi, Luthfi menegaskan bahwa dalam jangka pendek dan menengah, infrastruktur kesehatan perlu diprioritaskan dengan didukung peningkatan alokasi dana APBN. Menurutnya, alokasi sektor kesehatan baru meningkat menjadi 5% dari APBN pada 2016, sebelumnya masih di bawah 3,7%. “Ini juga perlu usaha keras pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan serta mempercepat pemerataan di daerah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
