Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jenderal Polisi Jadi Plt Gubenur, Gerindra: Preseden Buruk Pemerintahan

Partai Gerindra mengingatkan bahwa penunjukan dua jenderal polisi menjadi Penjabat (Pj) gubernur akan menjadi preseden buruk karena fokus tugas Polri itu adalah menjaga keamanan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berbincang dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto (kiri), Lukman Edy (kedua kanan) dan Ahmad Riza Patria (kanan) sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7)./ANTARA-M Agung Rajasa
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berbincang dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto (kiri), Lukman Edy (kedua kanan) dan Ahmad Riza Patria (kanan) sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7)./ANTARA-M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA—Partai Gerindra mengingatkan bahwa penunjukan dua jenderal polisi menjadi Penjabat (Pj) gubernur akan menjadi preseden buruk karena fokus tugas Polri itu adalah menjaga keamanan.

“Mendagri sebaiknya mengusulkan pejabat PNS dari Pemerintahan Daerah setempat. Bukan malah menunjuk polisi jadi pejabat guebernur karena Polri bukan bertugas di pemerintahan,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria hari ini Senin (29/1/2018).

Menurut dia, alasan Mendagri menunjuk dua perwira polisi itu tidak bisa diterima. “Bukan berarti karena tak bisa menunjuk semua pejabat dari Kemendagri lantas menjadi pembenaran menunjuk dari polisi,” ujarnya.
Wakil ketua Komisi II itu menyebut masih banyak pejabat di lingkungan Pemda dan Kemendagri  Eselon I yang bisa diberi tugas untuk itu.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menambahkan, tindakan Kemendagri menunjukkan pemerintah dan polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional. Menurutnya, hanya dalam era Jokowi pejabat polisi aktif menjadi Pj gubernur karena biasanya berasal  Kemendagri atau provinsi tersebut.

Seharusnya Polri menjaga dan meningkatkan profesionalisme dengan  bekerja menjaga keamanan. Polri tidak boleh menunjukkan ketidakpercayaan diri dalam melaksanakan tugas keamanan sehingga perlu posisi baru sebagai Pj gubernur.

“Untuk daerah dimana ada cagub berasal dari Polri maka hal ini akan  membangun opini bagian dari disain perselingkuhan dan persekongkolan yang mengancam  netralitas fungsi gubernur,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper