Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa isu SARA akan menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik saat pilkada.
Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi meributkan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2018.
Basarah menambahkan bahwa kalau berpedoman pada Undang-undang Pilkada maka masyarakat tidak perlu melihat latar belakang calon pemimpin yang akan bertarung.
“UU Pilkada tidak berisikan untuk mengatur dalam memilih pemimpin yang harus latar belakang suku agama ras calon kepala daerah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/1/2018).
Menurut Basarah untuk menghindari merebaknya isu SARA, partai politik harus bisa menjalankan tugas politiknya. Salah satu tugas politik itu, ujarnya, adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Politisasi SARA adalah tantangan bagi setiap parpol. Kenapa demikian? Karena satu tugas parpol adalah memberikan pendidikan politik yang wajib disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga
Basarah menambahkan bahwa pendidikan politik mencakup soal kebangsaan atau ke-Indonesia-an selain memperkokoh identitas ke-Indonesia-an di atas identitas primordial.
“Negara demokrasi adalah berlandaskan hukum, di mana hukum dalam konteks pilkada adalah UU Pilkada yang merupakan hukum negara yang harus kita patuhi,” kata Basarah.
Ketua Fraksi PDIP di MPR itu juga meminta agar peserta pilkada baik pasangan calon, partai politik, simpatisan, relawan dan konsultan harus pegang teguh prinsip sebagai negara hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
